Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator terhadap putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 ditinjau berdasarkan perspektif teori keadilan

Nugraha, Rifki Gustian (2025) Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator terhadap putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 ditinjau berdasarkan perspektif teori keadilan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (475kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (441kB) | Preview
Preview	Text Rifki Gustian Nugraha_1203050149_Lembar pernyataan orisinalitas .pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (624kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (758kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (765kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB) | Request a copy

Abstract

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit telah diatur dalam konstitusi. Namun, dalam praktiknya, muncul perdebatan mengenai pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari negatif legislator menjadi positif legislator, terutama ketika Mahkamah tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga menambahkan norma baru dalam putusannya. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah, yang menimbulkan kontroversi akibat penolakan implisit dari DPR untuk mematuhi putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai positif legislator, menganalisis Putusan 60/PUU-XXII/2024 berdasarkan teori keadilan, serta membandingkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang juga bersifat positif legislator dengan negatif legislator. Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan dari Plato sebagai landasan analisis. Teori ini digunakan untuk menilai apakah putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah mencerminkan keadilan substantif atau keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat dan sistem demokrasi, bukan sekadar keadilan prosedural. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu menganalisis perkara-perkara terkait tema yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berdaya hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai positif legislator ketika dalam putusannya tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga menambahkan norma baru yang bersifat mengatur dalam pasal yang diujikan. Putusan 60/PUU-XXII/2024 jika ditinjau dari teori keadilan Plato mencerminkan keadilan substantif, namun jika mengacu pada asas non-retroaktif, seharusnya berlaku pada tahun 2029. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator lebih baik dibandingkan sebagai positif legislator, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator seringkali mencampuri ranah legislatif.

Actions (login required)

View Item