Pendapat Mazhab Syafi’i tentang hak persetujuan rujuk suami tanpa izin istri pada talak bain sughra

Sulus, Mizanul muluk nur (2025) Pendapat Mazhab Syafi’i tentang hak persetujuan rujuk suami tanpa izin istri pada talak bain sughra. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text 1_Cover.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text 2_Abstrak.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text Lembar pernyataan.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text 3_Daftar Isi.pdf Download (158kB) | Preview
Preview	Text 4_Bab I.pdf Download (534kB) | Preview
	Text 5_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (872kB)
	Text 5_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)
	Text 6_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB)
	Text 7_Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)

Abstract

Hak Persetujuan Rujuk Suami Tanpa Izin Istri Pada Talak Bain Sughra. Permasalahan penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan mendasar antara fikih Mazhab Syafi‘i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak prerogatif suami dalam melakukan rujuk terhadap istri setelah talak bain sughra. Dalam fikih Syafi‘i, suami memiliki hak penuh untuk merujuk istrinya tanpa memerlukan persetujuan istri selama masih dalam masa iddah. Namun, KHI melalui Pasal 164 dan 165 justru menambahkan ketentuan bahwa rujuk memerlukan pencatatan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, disaksikan dua orang saksi, serta memberi ruang bagi istri untuk mengajukan keberatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademik bagaimana kedudukan pandangan Mazhab Syafi‘i dibandingkan dengan aturan positif dalam KHI, dan sejauh mana relevansi perbedaan tersebut dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pandangan Mazhab Syafi‘i mengenai rujuk tanpa izin istri dalam talak bain sughra, serta menganalisis relevansi dan perbedaan pandangan tersebut dengan ketentuan KHI. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah aturan KHI dapat dipandang sebagai reinterpretasi fikih Syafi‘i atau sebagai ijtihad baru yang lahir dari kebutuhan sosial dan hukum di Indonesia. Kerangka berpikir penelitian ini bertumpu pada kajian perbandingan antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap perbedaan paradigma fikih Syafi‘i yang menekankan dominasi hak suami, dan KHI yang cenderung mengedepankan prinsip perlindungan hak istri serta kepastian hukum. Analisis juga dilandaskan pada teori maqasid syari ̳ah untuk menilai sejauh mana ketentuan KHI sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keadilan, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap kitab-kitab fikih Syafi‘i, literatur hukum Islam, serta dokumen hukum positif termasuk KHI. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan maqasid syari ̳ah guna menemukan titik temu maupun perbedaan antara pandangan klasik dan hukum positif kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi‘i tetap menegaskan rujuk sebagai hak mutlak suami selama masa iddah, sedangkan KHI melalui Pasal 164 dan 165 memberikan ruang yang lebih besar bagi perlindungan hak-hak istri. Dari perspektif maqasid syari ̳ah, ketentuan KHI lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap perempuan. Dengan demikian, KHI dapat dipandang sebagai pengembangan hukum Islam yang dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia. Adapun perbedaan antara fikih klasik dan KHI justru menunjukkan evolusi hukum Islam menuju sistem hukum keluarga yang lebih adil, egaliter, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item