Penegakan hukum terhadap pengendara roda dua yang melanggar rambu lalu lintas di wilayah Polrestabes bandung dihubungkan dengan pasal 287 Undang - Undang nomor 22 tahun 2009: Studi kasus Polrestabes Bandung

Noor, Adhyasta Bagja Radika Fallian (2025) Penegakan hukum terhadap pengendara roda dua yang melanggar rambu lalu lintas di wilayah Polrestabes bandung dihubungkan dengan pasal 287 Undang - Undang nomor 22 tahun 2009: Studi kasus Polrestabes Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarsm (2).pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text 4_daftar isi.pdf Download (241kB) | Preview
	Text 5_bab1 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (651kB) | Request a copy
	Text 6_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (619kB) | Request a copy
	Text 7_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB) | Request a copy
	Text 8_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB) | Request a copy
	Text 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB) | Request a copy
	Text Lampiran (70).pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan lalu lintas kendaraan roda dua di Kota Bandung semakin rumit akibat seringnya pelanggaran rambu lalu lintas yang memicu kecelakaan. Meskipun telah diatur dalam Pasal 287 UU No. 22 Tahun 2009, pelanggaran tetap terjadi karena belum selarasnya aturan hukum (das sollen) dengan realitas di lapangan (das sein), sehingga kesadaran dan kepatuhan pengendara masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui penegakan hukum terhadap pengendara roda dua yang melanggar rambu Lalu Lintas di Wilayah Polrestabes Bandung berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) mengetahui kendala dalam menegakan hukum bagi pengendara motor yang melanggar rambu lalu lintas. 3) mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengurangi pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda dua di Wilayah Polrestabes Bandung.Penelitian ini menggunakan Mengacu pada teori Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: Faktor hukum – keberlakuan peraturan perundang-undangan, Faktor penegak hukum – aparat yang menjalankan hukum, Faktor sarana atau fasilitas – dukungan prasarana dan teknologi, Faktor masyarakat – tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum, Faktor kebudayaan – nilai, sikap, dan kebiasaan dalam kehidupan sosial. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan, termasuk observasi dan wawancara dengan aparat Satlantas Polrestabes Bandung. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deduktif. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, data statistik pelanggaran, serta dokumentasi penindakan pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dimulai dari temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan; lalu laporan; dan/atau dilanjutkan penindakan pelanggaran, persidangan dan pembayaran denda 2) kendala utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melengkapi identitas kendaraan dan menjaga keamanan dan keselamatan berkendara serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan penindakan. 3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut dengan melakukan tindakan preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan dimulai dari ruang lingkup RT., RW., hingga ke ruang lingkup sekolah maupun represif terdapat pelanggar lalu lintas seperti diberi sanksi tilang.

Actions (login required)

View Item