Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (2) Huruf (C) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012: studi kasus Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka

Apriliani, Ina (2018) Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (2) Huruf (C) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012: studi kasus Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (572kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | Request a copy

Abstract

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengenai Pelaksanaan Pengadaan Tanah, pada Pasal 27 ayat (2) yaitu tentang Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian pada kenyataannya dalam pengadaan tanah di Bandara BIJB Kertajati Tidak ada Proses Musyawarah penetapan Ganti kerugian yang mengakibatkan warga tidak memiliki waktu untuk proses Negosiasi besaran ganti kerugian. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Bertolak dari pemikiran bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian sesuai tercantum pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sedangkan teori yang digunakan dalam Pengadaan Tanah yaitu Teori Asas Kesepakatan dan Asas Keadilan. Asas-asas tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar terdapat keseimbangan antara Negara dengan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanan praktek penegakan hukum yang terkait masalah yang diteliti dan menggunakan Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektivitas hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan pengadaan tanah di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Majalengka dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (2) Huruf (c) Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 ialah pengadaan tanah untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat belum sesuai dengan ketentuan perundan-undangan yang sudah berlaku seharusnya selain musyawarah tentang bentuk pemberian ganti rugi, tim pelaksana pengadaan tanah juga harus melakukan musyawarah tentang nominal dari pemberian ganti rugi tersebut. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis hal tersebut tidak dilakukan. Kendala yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah masyarakat tidak semua dapat menerima terhadap nilai harga yang telah ditetapkan oleh lembaga penilai (appraisal), dan perbedaan pendapat mengenai makna musyawarah, dari pihak pemilik tanah dengan Badan Pertanahan Nasional. Upaya yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat selanjutnya hal tidak terwujudnya kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti kerugian antara instansi pemerintah dan pemegang hak atas tanah yang kemudian dilakukanya konsinyasi ganti kerugian ke pengadilan Negeri.

Actions (login required)

View Item