Analisis Yuridis peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.05/2022 terhadap Debitur Gagal Bayar dalam layanan Peer to Peer Lending

Arimba, Cahya Iriadi (2025) Analisis Yuridis peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/POJK.05/2022 terhadap Debitur Gagal Bayar dalam layanan Peer to Peer Lending. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (BEBASPLAGIARISM) 3_skbebasplagirism.pdf Download (542kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftar isi.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (314kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)

Abstract

Financial technology (fintech) membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk layanan yang berkembang pesat adalah peer to peer (P2P) lending, yaitu sistem layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan langsung pemilik dana (lender) dengan peminjam dana (borrower) tanpa melalui perantara lembaga keuangan konvensional. Kehadiran P2P lending memberikan alternatif pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan inklusif, khususnya bagi masyarakat yang sulit mengakses perbankan tradisional. Layanan ini juga memiliki risiko yang tinggi, terutama ketika debitur tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran. Terdapat beberapa persoalan yang masih menjadi catatan dalam kehadiran layanan tersebut, terutama pada aspek regulasi. Peraturan Nomor 0/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan sebagai dasar hukum yang memayungi layanan P2P lending. Tujuan dari penelitian ini, secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur gagal bayar dalam POJK No.10/POJK.05/2022. Adapun tujuan khususnya, yaitu: Pertama, menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap debitur gagal bayar dalam layanan peer to peer (P2P) lending yang diatur pada POJK No.10/POJK.05/2022; Kedua, menganalisis bentuk reformulasi hukum yang tepat bagi debitur gagal bayar dalam layanan peer to peer (P2P) lending pada POJK No.10/POJK.05/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, yakni menelaah aturan hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan teknis terkait layanan P2P lending. Data penelitian sepenuhnya diperoleh melalui sumber sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Teori dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tingkatan, pertama grand theory (teori perlindungan hukum), middle theory (teori pembentukan peraturan perundang-undangan), dan aplication theory (teori tujuan hukum). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga akibat hukum utama yang ditimbulkan dari kegagalan bayar debitur dalam layanan P2P lending, yakni penagihan, klaim asuransi, dan pencatatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Ketiga kibat hukum ini masih menimbulkan problematika hukum, penagihan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat dan melanggar hukum, klaim asuransi belum diatur secara komprehensif, hingga perlunya evaluasi pencatatan data debitur gagal bayar dalam SLIK. Reformulasi hukum pada layanan P2P Lending harus diterapkan melalui mekanisme enhanced credit scoring yang lebih cermat dalam menilai kelayakan debitur, adanya batasan jumlah pinjaman, serta menilai tujuan penggunaan dana pinjaman. Sementara pada tataran regulasi, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif berupa keharusan adanya SOP yang jelas dan berkeadilan terkait tata cara penagihan, aturan klaim asuransi yang lebih detail dan implementatif, serta SOP dalam SLIK yang mampu mengklasifikasikan gagal bayar, menyediakan mekanisme validasi, dan membuka ruang koreksi data bagi debitur.

Actions (login required)

View Item