Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada pemilu tahun 2024 : Studi kasus di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Adelia, Cici (2025) Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada pemilu tahun 2024 : Studi kasus di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (140kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Lembar Pernyataan (11).pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_Daftar Isi.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 5_Bab 1.pdf Download (914kB) | Preview
	Text (BAB 2) 6_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 7_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 8_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (755kB) | Request a copy

Abstract

Pada Pemilu Tahun 2024 silam terjadi banyak kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan POLRI. Berbagai cara dan juga kesempatan sudah diingatkan agar ASN, TNI, dan POLRI tetap menjaga netralitas dan profesionalitas sekaligus tetap menyalurkan hak politiknya. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mencatat ada 1.023 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan POLRI pada Pemilu Tahun 2024. Data tersebut dikalkulasikan dari laporan dan temuan, yang rinciannya 482 berasal dari laporan, dan 541 berasal dari temuan. Penelitian ini bertujuan untuk (1); mengetahui pelaksanaan kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mengawasi netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada pemilu 2024, (2); mengetahui solusi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada pemilu 2024, dan (3); bagaimana Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 mengatur tentang netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada pemilu 2024 di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif analisis dengan pendekatan hukum sosiologis, yakni meninjau pengimplementasian hukum dalam keberlakuannya secara nyata di pihak yang terkait dengan penelitian ini. Serta menggunakan pendekatan wawancara dan observasi dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini, dan juga menggunakan pendekatan kepustakaan seperti jurnal, buku-buku, undang-undang, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori demokrasi yang menganggap bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, kemudian teori pemilihan umum dan teori netralitas ASN ialah membahas mekanisme suatu negara demokrasi menjalankan kedaulatan rakyat melalui proses memilih wakil rakyat dan pemimpin dengan jujur dan adil, lalu yang terakhir teori penegakan hukum pemilu merupakan tindakan penyelesaian pelanggaran pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan (1); Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berkewenangan untuk mengurangi kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilu 2024, (2); Namun dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dikatakan belum memberikan pengaruh yang cukup efektif, terlebih masih banyaknya kasus pelanggaran netralitas yang terjadi pada Pemilu 2024 lalu, dan (3); Oleh karena itu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengkaji ulang berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan netralitas ASN, TNI, dan POLRI agar tidak terjadi di pemilu yang akan datang

Actions (login required)

View Item