Pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya

Fauzan, Fauzan and Saebani, Beni Ahmad and Tresnayadi, Budi (2025) Pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 1 (2). pp. 1-14. ISSN 2775-4596

Preview

Text revisi pasca munaq (1).pdf Download (670kB) | Preview

Abstract

ENGLISH: Community welfare is often a serious topic of discussion in terms of its management. The government has yet to find a glimmer of hope in addressing inequality, despite its continued efforts to find various ways to reduce it. The objective of this study is to analyze the extent of the implementation of village fund allocation management, in accordance with Law No. 3 of 2024 on villages, as well as the fiscal policy review in fulfilling the rights of the residents of Kurniabakti and Pasirhuni villages. The mitigation efforts carried out in Kurniabakti Village and Pasirhuni Village include implementing several development programs related to community welfare. It is hoped that these programs will bring benefits to the community and realize the government's desire to mitigate inequality. The villages of Kurniabakti and Pasirhuni have implemented development programs as part of the government's targets to improve the welfare of the community, with the aim of enhancing the well-being of the people in accordance with the principles of Islamic law (maqashid syariah), which prioritize the greater good and avoid harm. The principles of fiscal policy, which encompass trustworthiness and justice, determine how government officials exercise their authority in accordance with Islamic law, as referenced in the Quran and Hadith. Therefore, the review of fiscal policy is used as an analytical tool in this study in Kurniabakti Village and Pasirhuni Village because the research is deemed consistent with the principles of fiscal policy. ARABIC: Kesejahteraan Masyarakat seringkali menjadi pembahasan yang serius dalam penanggulangannya. Pemerintah belum menemukan secercah harapan dalam menanggunangi kesenjangan, meskipun daripada itu pemerintah terus saja mencari berbagai cara agar kesenjangan dapat disamaratakan. Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk menganalisis mengenai sejauhmana implementasi pengelolaan alokasi dana desa,meninjau dari undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa, serta tinjauan siyasah maliyah dalam memenuhi hak-hak warga Desa Kurniabakti dan Pasirhuni. Penanggulangan yang dilakukan diantaranya di Desa Kurniabakti dan Desa Pasirhuni dengan menjalankan beberapa program pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan masyarkat. Dengan adanya program tersebut diharapkan bisa menjadi kemanfaatan dalam ranah masyarakat, dan mewujudkan keinginan pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan. Di Desa Kurniabakti dan Desa Pasirhuni telah merealisasikan program pembangunan sebagai salah satu target pencapaian pemerintah dalam memaslahatkan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan maqashid syariah yakni mengedepankan maslahat, dan meninggalkan mudharat. Perinsip siyasah maliyah yang mencangkup pada amanah dan keadilan menjadikan bagaimana seorang aparatur pemerintah dalam menjalankan suatu kekuasaanya yang sesuai dengan syariat islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadist. Oleh karena itu, tinjauan siyasah maliyah dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian di Desa Kurniabakti dan Desa Pasirhuni ini karena penelitian ini dinilai sejalan dengan apa yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesiyasahan.

Actions (login required)

View Item