Sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 perspektif hukum pidana Islam

Faqihhuddin, Faridz (2025) Sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_Cover.pdf Download (142kB) | Preview
Preview	Text 2_Abstrak.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text 4_Daftar Isi.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (367kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (616kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (792kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA (3).pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy

Abstract

Kasus pemerkosaan anak di Indonesia meningkat akibat patriarki dan perlindungan hukum yang lemah. Respons legislatif melalui UU No. 23/2002 dan UU No. 17/2016 telah memperberat sanksi, termasuk pidana mati. Hukum Pidana Islam mengkategorikan pemerkosaan sebagai kejahatan berat dengan sanksi hudud atau ta'zir. Putusan MA No. 5642 K/Pid.Sus/2022 terhadap Herry Wirawan, yang mencakup pidana mati, restitusi, dan penyitaan aset, menegaskan komitmen peradilan dalam penegakan keadilan. Penelitian ini bertujuan: Untuk Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Hukum Pidana Islam, Mengetahui relavansi sanksi tindak pidana pemerkosaan anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 dan membandingkannya dengan ketentuan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 5642 K/Pid.Sus/2022 tentang pemerkosaan anak dengan membandingkan sanksi yang dijatuhkan dengan prinsip perlindungan anak dan hukum pidana Islam. Menggunakan teori maqasid syari'ah, analisis menunjukkan bahwa pemerkosaan anak melanggar perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl) memerlukan sanksi yang proporsional untuk mencapai keadilan restoratif dan efek jera. Penelitian ini juga mengkaji konsep pemindahan tanggung jawab hukum dari penghukuman pelaku ke rehabilitasi korban, termasuk relokasi untuk meminimalkan trauma. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh dari studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data sekunder didapatkan dari literatur, buku, jurnal, dan dokumen hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, dan analisis data menggunakan data kualitatif untuk memahami serta membandingkan putusan dengan perspektif Hukum Pidana Islam.Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 yang menjatuhkan hukuman mati kepada HW sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif, meliputi bukti saksi, medis, dan digital, serta mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan psikologis korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual mencakup aspek psikologis, sosial, proses hukum yang sensitif, dan rehabilitasi, sesuai dengan prinsip hukum positif dan hukum pidana Islam yang menekankan perlindungan jiwa dan kehormatan serta penjatuhan sanksi tegas. Relevansi sanksi dalam hukum positif dan hukum Islam menunjukkan kesamaan tujuan dalam melindungi anak dan menegakkan keadilan, meskipun dengan pendekatan berbeda, sehingga pengembangan kerangka hukum yang komprehensif dan responsif terhadap nilai sosial, budaya, dan agama sangat penting untuk perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia

Actions (login required)

View Item