Implementasi Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Antara Debitur dengan Kreditur Dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPdt Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen (Studi Kasus : Bank BNI Syariah Cabang Kota Bogor)

Nurhidayati, Ana Sofia (2018) Implementasi Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Antara Debitur dengan Kreditur Dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPdt Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen (Studi Kasus : Bank BNI Syariah Cabang Kota Bogor). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (228kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy
Preview	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Download (530kB) | Preview
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | Request a copy

Abstract

Klausula-klausula dalam perjanjian telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Bentuk perjanjian baku, telah muncul pada setiap level transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis yang berskala besar sampai pada ”kaki lima”. Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Tidak adanya restriksi-restriksi substsansial yang mampu menyeimbangkan posisi tawar (bargaining position) di antara para pihak yang mengadakan perjanjian, maka melahirkan penguasaan oleh satu pihak dan keterpaksaan pada pihak lainnya. Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Keuntungan kedudukan tersebut oleh pelaku usaha sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Adapun masalah yang diteliti oleh penulis adalah, (1) pelaksanaan perjanjian baku yang dilaksanakan oleh BNI Syariah Kota Bogor, (2) perjanjian baku di BNI Syariah Kota Bogor yang mengandung klausula eksonerasi di hubungkan dengan pasal 1320 KUHPdt Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, (3) perlindungan hukum terhadap nasabah dalam ketentuan perjanjian baku antara kreditur dengan debitur BNI Syariah Kota Bogor Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode deskriptif analitis yang berarti bahwa penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti, dan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ditemukan (1) Tindakan bank menundukkan konsumen pada peraturan tambahan atau perubahan ketentuan yang telah disepakati akan biaya-biaya yang menjadi bebannya dalam perjanjian kredit, yang dapat merugikan debitur karena debitur langsung terikat terhadap ketentuan itu pada saat menerima pemberitahuan. (2) Berdasarkan asas kepatutan, suatu pihak dari perjanjian hanya terikat pada ketentuan dan syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan. Kontrak baku syariah dalam praktek ternyata mengandung klausula eksonerasi yang memberatkan salah satu pihak. (3) Klausula eksonerasi terwujud dengan adanya klausula-klausula dalam kontrak yang mengandung pembatasan tindakan kepada salah satu pihak dalam melakukan kegiatan bisnis, pengalihan tanggung jawab atas risiko kontrak terhadap salah satu pihak, dan perluasan tanggung jawab dalam hal terjadi force majeur atau dalam keadaan mendesak. Apabila terdapat klausula eksemsi yang terdapat di dalam standar akad pembiayaan syariah yang digunakan BNI Syariah Cabang Kota Bogor maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Tahun 1999 ketentuan tersebut, akad kredit pembiayaan syariah yang menggunakan standard contract tersebut menjadi batal demi hukum.

Actions (login required)

View Item