Peningkatan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2023

Harahap, Choirun Nurul Qomariah (2025) Peningkatan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2023. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 9_lembar pernyataan.pdf Download (969kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (321kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (682kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampirann.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bandung setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun dan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai instrumen hukum untuk memperketat prosedur dispensasi nikah. Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengkaji faktor-faktor penyebab meningkatnya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bandung; (2) alasan para pihak dalam mengajukan permohonan dispensasi; (3) dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori perlindungan anak, teori hukum responsif dan Teori Kemaslahatan. Teori perlindungan anak menegaskan prinsip the best interest of the child, sedangkan teori hukum responsif menempatkan hakim sebagai aktor yang adaptif terhadap kebutuhan sosial dan keadilan substantif, teori kemaslahatan mengukur keseimbangan manfaat dan mudarat dari keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, serta wawancara mendalam dengan hakim dan pihak terkait di Pengadilan Agama Bandung. Analisis kemudian difokuskan pada keterkaitan antara norma hukum, praktik peradilan, dan realitas sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 diterapkan justru terjadi peningkatan dalam jumlah permohonan dispensasi nikah, hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Sebagian besar permohonan dispensasi nikah diajukan karena alasan seperti kehamilan di luar nikah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap batas usia perkawinan, masalah ekonomi, tekanan dari masyarakat, dan pengaruh budaya lokal. Dalam praktiknya, hakim umumnya mengabulkan permohonan dispensasi apabila ditemukan adanya alasan mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. Sebaliknya, permohonan dapat ditolak apabila usia calon mempelai dinilai terlalu muda atau tidak terdapat alasan yang cukup kuat untuk diberikan dispensasi.

Actions (login required)

View Item