Hak dan wewenang pemerintah aceh tentang pembentukan bendera dan lambang aceh dalam qanun aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang aceh ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Rahman, Aulia (2025) Hak dan wewenang pemerintah aceh tentang pembentukan bendera dan lambang aceh dalam qanun aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang aceh ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
Cover Skripsi.pdf

Download (170kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
Abstrak .pdf

Download (22kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI)
Lembar Pernyataan Karya Sendiri.pdf

Download (740kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi.pdf

Download (217kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (617kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (754kB)
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (128kB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (831kB)
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (182kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (309kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (669kB)

Abstract

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh menimbulkan polemik ketatanegaraan karena terkait tarik-menarik antara otonomi daerah, intervensi pemerintah pusat, dan isu identitas lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembentukan qanun, dasar hukumnya, serta meninjau hak dan wewenang Pemerintah Aceh dari perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan berdasarkan teori kedaulatan rakyat, teori delegasi kekuasaan, dan konsep pemerintahan daerah menurut Al-Mawardi. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan akademisi hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2013 memiliki dasar hukum kuat melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai bentuk delegasi kewenangan dari pusat, serta diteguhkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, implementasinya menghadapi kendala politik akibat intervensi pemerintah pusat dan perdebatan terkait kemiripan simbol dengan atribut Gerakan Aceh Merdeka. Ditinjau dari siyasah dusturiyah, pembentukan qanun ini merupakan manifestasi kemandirian politik daerah. Meski sah secara hukum, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan karena kurangnya musyawarah inklusif yang mencerminkan keadilan dan persamaan seluruh elemen masyarakat Aceh.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Qanun Aceh; Bendera dan Lambang; Otonomi Khusus; Pemerintahan Daerah; Siyasah Dusturiyah
Subjects: Political Ethics > Duties of The State
Culture and Institutions > Legisative Institutions
Culture and Institutions > Executive Institutions
Political dan Government Science > Local Government
Law > Conflict of Law
Constitutional and Administrative Law > Structure, Powers, Functions of Government
Constitutional and Administrative Law > Specific Jurisdictions and Areas
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Depositing User: Aulia Rahman
Date Deposited: 18 Nov 2025 07:54
Last Modified: 18 Nov 2025 07:54
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/125643

Actions (login required)

View Item View Item