Analisis komparatif Putusan Mahkamah konstitusi nomor 90/Puu-Xxi/2023 tentang batas usia capres & cawapres dalam prespektif Imam Al Mawardi dan Imam Al Ghazali

Tajul Arifin, Ahmad Nasrulloh (2025) Analisis komparatif Putusan Mahkamah konstitusi nomor 90/Puu-Xxi/2023 tentang batas usia capres & cawapres dalam prespektif Imam Al Mawardi dan Imam Al Ghazali. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1.cover.pdf Download (302kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2.abstrak.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3.daftar isi.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text (PERNYATAAN) 4.pernyataan_ahmad.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5.bab 1.pdf Download (597kB) | Preview
	Text (BAB II) 6.bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (651kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7.bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8.bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9.bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi yang muncul setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut memungkinkan seseorang di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menjabat melalui pemilihan umum. Hal ini memunculkan perdebatan publik mengenai kematangan kepemimpinan serta dasar konstitusionalitasnya, terlebih dalam konteks hukum Islam klasik yang memiliki pandangan tersendiri mengenai kriteria pemimpin. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan pandangan Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali mengenai kriteria usia seorang pemimpin dalam perspektif politik Islam klasik, (2) menganalisis isi dan dasar pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, dan (3) menilai kesesuaian putusan tersebut dengan pemikiran Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepemimpinan dalam fiqh siyasah. Imam Al-Mawardi menekankan rasionalitas dan kemampuan memimpin, sementara Imam Al-Ghazali menekankan akhlak, spiritualitas, dan kematangan akal sebagai syarat seorang pemimpin. Keduanya berpandangan bahwa kematangan kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh usia, melainkan pengalaman dan kualitas kepribadian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan metode analisis deskriptif-komparatif serta pendekatan yuridis-filosofis. Sumber data diperoleh dari putusan Mahkamah Konstitusi dan kitab-kitab klasik karya Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) baik Imam Al-Mawardi maupun Imam Al-Ghazali tidak secara eksplisit menetapkan batas usia tertentu bagi seorang pemimpin, namun keduanya menekankan pentingnya kematangan akal, kecakapan intelektual, serta integritas moral sebagai syarat utama dalam kepemimpinan; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencerminkan bentuk fleksibilitas hukum yang memberikan ruang adaptif terhadap realitas politik, dengan menjadikan pengalaman elektoral sebagai indikator kelayakan kepemimpinan, menggantikan batasan usia secara formal; (3) secara substantif, putusan tersebut masih dapat diterima dalam kerangka fiqh siyasah klasik, asalkan pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai ideal kepemimpinan dalam Islam, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab publik.

Actions (login required)

View Item