Analisis putusan mahkamah konstitusi no. 13/PUU-XV/2017 tentang pemutusan hubungan kerja atas dasar ditunaikannya ikatan pernikahan ditinjau dari siyasah qadhaiyyah

Nurlailla, Ambar and Fautanu, Idzam and Sutiana, Yana (2025) Analisis putusan mahkamah konstitusi no. 13/PUU-XV/2017 tentang pemutusan hubungan kerja atas dasar ditunaikannya ikatan pernikahan ditinjau dari siyasah qadhaiyyah. Jurnal Studi Hukum Modern, 7 (3). pp. 1-11. ISSN 32427304

Preview

Text Analisis+Putusan+Mahkamah+Konstitusi+No.13_Puu-Xv_2017+Tentang++Pemutusan+Hubungan+Kerja+Atas+Dasar+Ditunaikannya+Ikatan++Pernikahan+Ditinjau+Dari+Siyasah+Qadhaiyyah+.pdf Download (317kB) | Preview

Abstract

ENGLISH: The constitution is also one of the basic rules in the country which is very necessary and must be implemented. Of all forms of legal rules made based on state democracy, they must not conflict with the constitution, where democracy is nothing but a majority for all the people and the constitution is a product for all the people. This writing uses qualitative methods or literature writing or library research. Qualitative data is the type of information collected to complete this essay. This data analyzes the results of the Constitutional Court decision No.13/PUU-XV/2017 based on the Siyasah Qodhoiyyah review. On December 14 2017, there was a decision by a Constitutional Court judge which stated that the phrase "unless it has been regulated in a work agreement, company regulations, or collective work agreement" the contents of this article are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which does not have binding legal force. The final outcome of this decision is that most elements of society reject or cannot accept this decision, especially entrepreneurs or entrepreneurs. The steps taken from the Constitutional Court's decision were strongly criticized by the Indonesian Employers' Association (Apindo), according to which this problem is more connected to governance in a company (corporate governance), and can reduce the potential for Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices. INDONESIA: Konstitusi juga merupakan salah satu aturan dasar dalam negara yang sangat diperlukan dan harus dilaksanakan. Dari segala bentuk aturan hukum yang dibuat berdasarkan demokrasi bernegara maka tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, yang mana demokrasi tak lain merupakan mayoritas bagi seluruh rakyat dan konstitusi merupakan produk untuk seluruh rakyat. Penulisan ini menggunakan metode Kualitatif atau penulisan kepustakaan atau studi pustaka (library research). Data kualitatif adalah jenis informasi yang dikumpulkan untuk menyelesaikan esai ini. Yang mana dalam data ini menganalisis hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017 berdasarkan pada tinjauan Siyasah Qodhoiyyah. Pada tanggal 14 Desember 2017 terdapat putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dengan frasa “terkecuali telah diatur dalam suatu perjanjian kerja , peraturan perusahaan , ataupun perjanjian dalam kerja bersama-sama” yang mana isi dari dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang secara tidak memiliki kekuatan hukum dengan mengikat. final dari putusan ini adalah, Sebagian besar dari elemen masyarakat menolak atau tidak dapat menerima putusan tersebut, terutama dari kalangan wiraswasta atau pengusaha. Langkah dari putusan Mahkamah Konstitusi dikritik keras oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) , menurutnya permasalahan ini lebih terkoneksi pada tata kelola dalam suatu perusahaan (corporate governance), dan dapat mengurangi potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotismen (KKN).

Actions (login required)

View Item