Analisis pelaksanaan penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam prinsip otonomi daerah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia perspektif siyasah dusturiyah

Maula, Emil (2025) Analisis pelaksanaan penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam prinsip otonomi daerah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Banung.

Preview	Text 1_Cover.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text 2_Abstrak.pdf Download (470kB) | Preview
Preview	Text Lembar Pernyataan (3).pdf Download (429kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (402kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (10MB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (22MB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan satu-satunya daerah yang menjalankan sistem penetapan berdasarkan garis keturunan Kasultanan dan Kadipaten, yang secara legal dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Keadaan ini menimbulkan dialektika antara prinsip demokrasi elektoral dan konsep desentralisasi asimetris yang memberikan kekhususan tertentu bagi wilayah yang memiliki nilai historis, budaya, dan politik tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan dan implementasi otonomi khusus dalam sistem hukum positif Indonesia; (2) mengkaji pelaksanaan pengisian jabatan kepala daerah DIY dalam perspektif otonomi daerah dan prinsip negara kesatuan; dan (3) menguraikan bagaimana fiqh siyasah dusturiyah menanggapi model keistimewaan ini dalam bingkai syariat dan kemaslahatan umat. Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertumpu pada teori susunan negara dan pemerintahan, pengesiaan jabatan dan otonomi daerah, serta dengan menggunakan analisis prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Prinsip-prinsip yang dipakai dalam analisis ini yakni mengenai nilai-nilai kemaslahatan yang diejawantahkan melalui maqasidus syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan deskriptif-kualitatif dengan mengkaji sumber hukum primer dan sekunder serta teori-teori relevan, seperti teori bentuk negara, teori demokrasi konstitusional, teori desentralisasi, dan teori kemaslahatan dalam fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan kepala daerah di DIY merupakan bentuk pengejawantahan dari desentralisasi asimetris yang sah, tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, selama dijalankan dalam kerangka konstitusi dan untuk kemaslahatan publik. Dari perspektif fiqh siyasah, sistem ini mencerminkan nilai maslahat yang lebih besar, seperti stabilitas politik, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta keberlangsungan budaya dan identitas daerah. Dengan demikian, keistimewaan Yogyakarta tidak hanya merupakan pengecualian administratif, melainkan simbol rekonsiliasi antara nilai-nilai lokal dan sistem ketatanegaraan nasional.

Actions (login required)

View Item