Utami, Dea Talia (2018) Pemberian ganti rugi kepada masyarakat dari perusahaan pertambangan pasir di Kecamatan Cimalaka dikaitkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (356kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (197kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3__daftar isi.pdf Download (208kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (606kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (874kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy |
Abstract
Di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang merupakan suatu daerah yang memiliki banyak potensi sumber daya alam mineral batuan non logam. Akan tetapi, banyaknya sumber daya alam ini, membuat lingkungan menjadi rusak dikarenakan adanya pertambangan pasir dan batuan. Lokasi kegiatan pertambangan pasir berdekatan dengan permukiman. Seiring dengan hal tersebut perlu dikaji dan diteliti mengenai pemberian ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang terkena dampak negatif karena adanya kegiatan pertambangan pasir tersebut. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana pemberian ganti rugi terhadap masyarakat, kendala perusahaan dalam memberi ganti rugi, dan mengetahui upaya dalam pemberian ganti rugi. Konsep kerangka pemikiran menggunakan beberapa teori dan asas. Untuk teori pertama Teori Utilitarialisme, kedua Teori Kepastian Hukum, ketiga Teori Pertanggung Jawaban dan keempat Teori Keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis-empiris. Yuridis-empiris yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak pengusaha pertambangan yang tidak perduli akan lingkungan. Perusahaan pertambangan juga tidak pernah melaksanakan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum itu sendiri. Dan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena ketakutannya kepada pengusaha pertambangan yang lebih berkuasa di wilayah tersebut. Ada beberapa kendala yang di alami perusahaan pertambangan dalam melaksanakan ganti rugi. Namun ada juga beberapa yang sudah melaksanakan ganti rugi tersebut. Ganti rugi tidak hanya dalam bentuk uang saja, namun perbaikan atau pemulihan kembali lingkungan rusak termasuk juga kedalam ganti rugi. Bahwa kegiatan pertambangan pasir galian C ini belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan, tidak adanya pemberian ganti rugi dari perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | pemberian ganti rugi; lingkungan |
Subjects: | Law > General Publications of Law Law > Legal Systems |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Dea Talia Utami |
Date Deposited: | 04 Sep 2018 06:39 |
Last Modified: | 04 Sep 2018 06:39 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/12603 |
Actions (login required)
View Item |