Strategi politik lingkungan Indonesia dalam upaya menuju target nol emisi karbon berdasarkan komitmen Paris Agreement (2015-2016)

Aprilianto, Dimas Sakti (2025) Strategi politik lingkungan Indonesia dalam upaya menuju target nol emisi karbon berdasarkan komitmen Paris Agreement (2015-2016). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (420kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (534kB) | Preview
Preview	Text Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah_Dimas Sakti Aprilianto (1).pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (390kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (604kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Paris Agreement atau Perjanjian Paris merupakan kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Kesepakatan ini disepakati oleh 196 negara pada Konferensi Perubahan Iklim ke-21 (COP21) di Paris, Perancis, pada 12 Desember 2015, dan mulai berlaku pada 4 November 2016. Pada tahun 2015, para pemimpin negara berkumpul dalam Konferensi COP 21 Paris di bawah naungan Dewan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Fokus utama konferensi adalah situasi perubahan iklim global yang semakin memprihatinkan. Melalui diskusi dan negosiasi di Konferensi COP 21 Paris, hampir 195 negara berhasil mencapai kesepakatan untuk mengurangi emisi gas guna melawan perubahan iklim, yang dikenal sebagai Paris Agreement. Penandatanganan Paris Agreement oleh Indonesia pada April 2016 dan ratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 menjadi tonggak penting dalam komitmen Indonesia terhadap aksi global penanggulangan perubahan iklim. Sebagai bagian dari kesepakatan internasional ini, Indonesia menyatakan target kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC), yakni untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030, dibandingkan skenario tanpa intervensi (business as usual). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam strategi politik internasional energi terbarukan Indonesia terhadap perubahan iklim sesuai dengan komitmen perjanjian paris. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menganalisis strategi energi terbarukan di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai strategi politik lingkungan Indonesia dalam upaya mencapai target nol emisi karbon berdasarkan komitmen Paris Agreement periode 2015-2016, dapat ditarik beberapa kesimpulan komprehensif yang mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dalam konteks implementasi, Indonesia telah menunjukkan keseriusan melalui serangkaian kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Pemerintah telah mengintegrasikan target pengurangan emisi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan berbagai dokumen perencanaan sektoral. Penerapan instrumen ekonomi seperti pajak karbon dan mekanisme perdagangan emisi menunjukkan pendekatan berbasis pasar yang progresif. Namun, implementasi ini menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk koordinasi antar-lembaga yang kompleks, keterbatasan kapasitas teknis, dan kendala pendanaan. Sektor energi menjadi fokus utama dalam strategi dekarbonisasi Indonesia, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap emisi nasional. Transisi menuju energi terbarukan telah menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi. Kebijakan feed-in tariff, insentif fiskal, dan kewajiban bauran energi terbarukan telah mendorong pertumbuhan investasi di sektor ini. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada batu bara, infrastruktur jaringan yang terbatas, dan biaya teknologi yang relatif tinggi masih menjadi hambatan signifikan. ENGLISH: Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change. The agreement was adopted by 196 countries at the 21st Conference of the Parties (COP21) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Paris, France, on December 12, 2015, and entered into force on November 4, 2016. In 2015, world leaders gathered at the COP21 Conference in Paris under the auspices of the UNFCCC to address the increasingly alarming issue of global climate change. Through extensive discussions and negotiations, nearly 195 countries reached a consensus to reduce greenhouse gas emissions in an effort to combat climate change, which became known as the Paris Agreement. The signing of the Paris Agreement by Indonesia in April 2016 and its ratification through Law Number 16 of 2016 marked a significant milestone in Indonesia’s commitment to global climate action. As part of this international accord, Indonesia declared its Nationally Determined Contribution (NDC) target—to reduce greenhouse gas emissions by 29% through domestic efforts and up to 41% with international assistance by 2030, compared to the business-as-usual (BAU) scenario. This study employs a qualitative approach with a descriptive qualitative research method. The qualitative approach is used to understand and describe in depth Indonesia’s international political strategies for renewable energy in response to climate change, in accordance with the commitments outlined in the Paris Agreement. The descriptive research design aims to analyze Indonesia’s renewable energy strategies and their influence on global efforts to mitigate climate change. Based on the results and discussion regarding Indonesia’s environmental political strategy in achieving the zero-carbon emission target under the Paris Agreement commitment (2015–2016), several comprehensive conclusions can be drawn that reflect the complexity and challenges faced by Indonesia in its transition toward a low-carbon economy. In terms of implementation, Indonesia has demonstrated a strong commitment through a series of comprehensive policies and regulations. The government has integrated emission reduction targets into the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and various sectoral planning documents. The implementation of economic instruments such as carbon taxation and emission trading mechanisms indicates a progressive market-based approach. However, these efforts face structural challenges, including complex inter-agency coordination, limited technical capacity, and financial constraints. The energy sector has become the main focus of Indonesia’s decarbonization strategy due to its significant contribution to national emissions. The transition toward renewable energy has shown positive progress, marked by increased installed capacity and diversification of energy sources. Policies such as feed-in tariffs, fiscal incentives, and renewable energy mix obligations have encouraged investment growth in this sector. Nevertheless, challenges such as heavy dependence on coal, limited grid infrastructure, and relatively high technology costs remain major obstacles.

Actions (login required)

View Item