Tinjauan siyasah dusturiyah tentang kepengurusan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 pasal 82 huruf a mengenai Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Naeni, Aura Dila Lutfias (2025) Tinjauan siyasah dusturiyah tentang kepengurusan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 pasal 82 huruf a mengenai Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover Skripsi Aura.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak Aura.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (PERNYATAAN KARYA SENDIRI) plagiarisme .pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi Aura.pdf Download (519kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I Aura.pdf Download (562kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II Aura.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
	Text (BAB III) BAB III Aura.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text (BAB IV) BAB IV Aura.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB)
	Text (BAB V) BAB V Aura.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA Aura.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN Aura.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandung menunjukkan adanya ketidaksesuaian data, keterlambatan pelayanan, dan isu signifikan terkait kurangnya transparansi dalam proses pengangkatan pejabat Disdukcapil, serta rendahnya akuntabilitas birokrasi. Kondisi ini menciptakan diskrepansi antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan ideal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 82 huruf a (Pelaksanaan) dan Pasal 83 huruf a (Pengangkatan). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam pelaksanaan UU tersebut melalui lensa hukum positif dan tinjauan Siyasah Dusturiyah.Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tiga masalah utama: Mengetahui bentuk dan upaya tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap (1) pengangkatan kepengurusan, (2) transparansi pengaturan pengangkatan (UU No. 24/2013), dan (3) pelaksanaan administrasi kependudukan (Pasal 82 huruf a) di Disdukcapil, berdasarkan konsep wilayah al-niqabah. Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori kewenangan menurut Harold D. Lasswell serta teori siyasah dusturiyah yang berlandaskan maqashid asy-syariah khususnya melalui prinsip hifz al-nidham (menjaga ketertiban), serta prinsip hifz al-irdh (perlindungan data pribadi) dan kaidah sadd al-dzari‘ah (larangan manipulasi data). Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, memadukan analisis norma UU No. 24 Tahun 2013 dengan data empiris dari observasi, wawancara, dan studi dokumen di Disdukcapil Kota Bandung. Kerangka pikir berpusat pada perbandingan antara norma hukum positif dan prinsip ketatanegaraan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 secara eksplisit mengatur norma-norma yang menjawab tiga rumusan masalah: adanya mekanisme pengangkatan kepengurusan struktural (Pasal 83 huruf a), kewajiban transparansi dalam pengaturan pengangkatan, dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan seperti pencatatan dan penerbitan dokumen (Pasal 82 huruf a) di Disdukcapil Kota Bandung. Norma-norma ini secara hukum telah tersedia sebagai landasan.Dalam perspektif siayasah dusturiyah, kepengurusan administrasi dapat dilihat dari prinsip wilayah al-niqabah di mana masyarakat dapat melihat perwujudan transparansi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dengan landasan dari prinsip amanah (kepercayaan dan tanggung jawab). Norma transparansi pengaturan pengangkatan juga dapat dilihat melalui prinsip syura (musyawarah dan partisipasi).

Actions (login required)

View Item