Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan adat Madura di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur

Noor, Muhammad Fitrian (2025) Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan adat Madura di Pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genteng Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (38kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (352kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)

Abstract

Walimatul ‘Urs di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genteng, Sumenep, telah terintegrasi dalam rangkaian adat Madura dan menjadi pilar sosial yang vital. Kekhasan utamanya adalah sistem gotong royong resiprokal yang disebut Parloh/Karjeh, di mana sumbangan dari tamu dicatat dan wajib dikembalikan dalam acara serupa di masa depan. Praktik ini secara efektif menjadi mekanisme asuransi sosial dan modal ventura komunal yang memungkinkan keluarga menyelenggarakan hajatan besar. Kompleksitas antara praktik sosial-ekonomi yang unik ini dengan syariat Islam mendasari kebutuhan untuk mengkaji keabsahan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan (urgensi) Walimatul ‘Urs yang berbasis Parloh/Karjeh dalam konteks sosial Gili Raja, menganalisis implikasi sosial dan keagamaan apabila tradisi ini ditiadakan, melakukan tinjauan hukum Islam terhadap sistem Parloh/Karjeh dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs. Kerangka berpikir menggunakan Teori ‘Urf (Adat Kebiasaan), terutama dalam menganalisis Parloh/Karjeh sebagai ‘urf khash (adat khusus), untuk menentukan apakah ia tergolong ‘Urf Shahih (diterima) atau ‘Urf Fasid (ditolak). Analisis diperkuat dengan pendekatan Maslahah Mursalah dan prinsip Maqashid al-Syariah untuk menilai kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (dar’u al-mafasid) yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (penelitian hukum sosiologis) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, pegawai kecamatan, dan masyarakat setempat. Data sekunder didapatkan dari literatur hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, Fikih) dan hukum positif (UU Perkawinan, KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Walimatul ‘Urs memiliki urgensi tinggi sebagai mekanisme legitimasi sosial dan solidaritas (Al-'Adah Muhakkamah). Apabila ditiadakan, implikasinya adalah runtuhnya solidaritas Parloh/Karjeh, hilangnya legitimasi sosial, dan terbukanya pintu fitnah. Tinjauan hukum Islam menyimpulkan bahwa tradisi Parloh/Karjeh pada dasarnya adalah ‘Urf Shahih karena merealisasikan prinsip ta’awun ‘alal birri (tolong-menolong). Namun, praktik ini berpotensi menjadi ‘Urf Fasid jika didorong oleh gengsi yang menyebabkan israf (pemborosan) atau jika sistem pengembaliannya mengandung unsur riba atau paksaan, sehingga memerlukan bimbingan ulama untuk memastikan ia tetap dalam koridor syariat dan mendatangkan keberkahan.

Actions (login required)

View Item