Tindak pidana pemalsuan bukti surat alas hak atas tanah yang digunakan dalam penerbitan sertipikat hak milik: Studi putusan nomor : 750/pid.B/2023/PN.BDG.

Fadillah, Ilma Nadiatul (2025) Tindak pidana pemalsuan bukti surat alas hak atas tanah yang digunakan dalam penerbitan sertipikat hak milik: Studi putusan nomor : 750/pid.B/2023/PN.BDG. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Surat Keterangan Plagiarisme Ilma.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1 SKRIPSI.pdf Download (660kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2 SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB)
	Text (BAB III) BAB 3 SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text (BAB IV) BAB 4 SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)

Abstract

Salah satu fenomena yang terjadi dalam permasalahan dibidang tanah adalah dari beberapa kasus mengenai sertipikat 9 hak atas tanah terungkap bahwasanya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan/Kota madya yang ternyata surat-surat bukti sebagai alas/dasar penerbitan sertipikat tidak benar atau palsu, dengan kata lain Sertipikat Asli, tetapi palsu, yaitu Sertipikat secara formal diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, tetapi surat-surat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan dan penerbitan Sertipikat tersebut palsu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis modus operandi pemalsuan bukti surat alas hak atas tanah yang digunakan dalam penerbitan sertipikat hak milik, mengkaji akibat hukum yang timbul dari tindak pidana tersebut, dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam konteks Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN.bdg. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai suatu pemberlakuan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan (statute approch) dan pendekatan kasus (case approach) dan menggunakan teori Grand Theory,Middle Theory dan Applied Theory. Teori Tujuan Hukum (Grand Theory) Menurut Soedjono Dirjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan - kepentingan itu. Middle Range Theory (teori pertanggung jawaban) Pertanggung jawaban pidana di artikan pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan Applied Theory (teori pembuktian dan kewenangan) Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam - macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat - syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian Hasil penelitian ini Putusan Nomor 750/Pid.B/2023/PN.bdg mengungkapkan modus operandi terdakwa Oey Huei Beng dalam memalsukan alas hak tanah, meliputi pembuatan kuitansi dan tanda tangan palsu, penyalahgunaan dokumen sah, manipulasi program PTSL, serta eksploitasi kelemahan sistem verifikasi. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi, serta menimbang faktor memberatkan dan meringankan. Akibat hukum dari perbuatan ini mencakup pidana penjara bagi pelaku, penyitaan dan pemusnahan dokumen palsu, serta potensi gugatan perdata dan pembatalan sertifikat,yang secara keseluruhan bertujuan memberikan efek jera dan menegakkan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.

Actions (login required)

View Item