Dampak penghapusan Presidential Threshold pasca putusan MK NO.62/PUU-XXII/2024 di hubungkan dengan hak konstitusional warga negara

Dewi, Dewi (2025) Dampak penghapusan Presidential Threshold pasca putusan MK NO.62/PUU-XXII/2024 di hubungkan dengan hak konstitusional warga negara. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) DEWI_1193050031_IH-COVER.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) DEWI_1193050031_IH-ABSTRAK.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) DEWI 1193050031 LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DEWI_1193050031_IH-DAFTAR ISI.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) DEWI_1193050031_IH-BAB I.pdf Download (732kB) | Preview
	Text (BAB II) DEWI_1193050031_IH-BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (781kB)
	Text (BAB III) DEWI_1193050031_IH-BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)
	Text (BAB IV) DEWI_1193050031_IH-BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB)
	Text (BAB V) DEWI_1193050031_IH-BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DEWI_1193050031_IH-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB)
	Text (LAMPIRAN) DEWI_1193050031_IH-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB)

Abstract

Presidential threshold adalah syarat ambang batas perolehan suara/kursi bagi partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 222 UU Pemilu. Ketentuan ini lama diperdebatkan karena dinilai membatasi hak konstitusional rakyat. Setelah menolak 32 permohonan uji materi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 akhirnya menghapus aturan tersebut, menjadi titik balik penting dalam politik dan hukum pemilu Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan presidential threshold. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak memilih dan dipilih. Penelitian ini menggunakan Teori Demokrasi untuk menganalisis bagaimana penghapusan presidential threshold mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan kesetaraan partisipasi politik dalam pemilu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Pemilu yang menekankan prinsip-prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk standar keadilan pemilu menurut International IDEA dan perspektif John Rawls untuk menilai sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 memberikan kesempatan yang setara bagi setiap calon presiden serta melindungi hak konstitusional warga negara dalam kompetisi elektoral. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer (UUD 1945, peraturan, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024) dan sekunder (buku, jurnal, literatur), lalu dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, pertimbangan hukum MK menghapus presidential threshold didasarkan pada argumen bahwa ketentuan tersebut melanggar hak politik warga negara dan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin UUD 1945. MK menilai ambang batas tersebut bertentangan dengan moralitas dan keadilan karena mereduksi hak konstitusional setiap partai politik untuk mengajukan calon, membatasi pilihan pemilih, dan berpotensi menciptakan polarisasi politik. Kedua, implikasi putusan ini adalah menguatnya hak konstitusional warga negara, terutama hak untuk memilih (right to vote) dengan lebih banyak alternatif calon dan hak untuk dipilih (right to be a candidate) yang lebih inklusif. Namun, putusan ini juga berpotensi menimbulkan fragmentasi politik, meningkatkan kemungkinan pemilu dua putaran, dan menuntut revisi UU Pemilu untuk menjamin kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item