Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengangkutan Barang Terhadap Ganti Rugi Akibat Rusak dan Hilangnya Barang Elektronik Dihubungkan Dengan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Anggraeny, Gina (2018) Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengangkutan Barang Terhadap Ganti Rugi Akibat Rusak dan Hilangnya Barang Elektronik Dihubungkan Dengan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (660kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (721kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (601kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya suatu permasalahan dalam pelaksanaan tanggung jawab pengangkutan barang terhadap ganti rugi akibat rusak dan hilangnya barang elektronik milik konsumen. Pada dasarnya kewajiban pengangkut yaitu menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan sampai ke tempat tujuan. Namun dalam pelaksanaannya masih marak terjadi kesulitan konsumen kepada pihak pengangkutan dalam hal permintaan ganti rugi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pengangkutan barang terhadap ganti rugi apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang, mengetahui kendala bagi pelaku usaha dalam penerapan tanggung jawab pengakutan barang, dan mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian sengketa serta proses pemberian ganti rugi terhadap barang yang rusak atau kehilangan. Penelitian ini bertitik tolak berdasarkan pemikiran bahwa Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Perdata dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah berupaya menyeimbangkan posisi konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pihak pelaku usaha yang enggan bertanggung jawab akan penggunaan jasa pengangkutan barang. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum menurut Utrecht, Asas Kebebasan Berkontrak, Teori Keadilan menurut Aristoteles, dan Teori Perlindungan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptis-analitis, yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikatikan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atas rusak dan hilangnya barang serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni menganalisis dan meneliti suatu permasalahan dengan bahan hukum sekunder dengan data yang terkait dilapangan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan tanpa mengunakan angka statiska dan hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pengangkutan barang masih belum berjalan secara optimal, dikarenakan pelaku usaha pengangkutan barang sering berlindung dalam klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Adapun beberapa kendala yang dihadapi diantaranya, tidak semua pelaku usaha pengangkutan barang bekerjasama dengan pihak asuransi, dan SOP perusahaan masih kurang memadai. Upaya yang dilakukan oleh konsumen mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui penyelesaian pengadilan dan/atau non pengadilan.

Actions (login required)

View Item