Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Hadanah Kaitannya dengan Asas Ultra Petitum Partium: Analisis Putusan nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg

Mulyani, Sri (2018) Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Hadanah Kaitannya dengan Asas Ultra Petitum Partium: Analisis Putusan nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (486kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan hak ex officio oleh hakim Pengadilan Agama Bandung dalam perkara hadanah. Hak ex officio hakim yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya, hakim dapat menggunakan hak tersebut secara maksimal untuk mewujudkan rasa keadilan. Dalam penelitian ini hakim menggunakan hak ex officio tersebut dengan memberikan putusan yang tidak diminta dalam gugatan, maka hal ini bersenjangan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg, kemudian dasar pertimbangan majelis hakim serta hak ex officio yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut jika dikaitkan dengan asas ultra petitum partium. Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan seorang hakim berpedoman pada hukum acara. Hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang digugat dalam petitum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 Ayat (3) RBg bahwa “Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan selain dari yang digugat”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian content analysis (analisis isi) dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa studi dokumentasi serta wawancara, dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian (1) MFR selaku penggugat yang menyatakan bahwa ia kesulitan dan dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anaknya didalam persidangan telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, serta majelis hakim menilai bahwa penggugat memiliki sifat amoral sehingga ia tidak layak untuk mendapatkan hak hadanah atas anak-anaknya. (2) Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menerapkan hak ex officio dalam putusan ini, serta penerapan hak ex officio tersebut merupakan perwujudan dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (3) Penggunaan hak ex officio dalam hal mengabulkan sesuatu yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk ex aequo et bono, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 “diperbolehkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil”.

Actions (login required)

View Item