Implementasi peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 02 tahun 2016 tentang penetapan amil di UPZ: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Sumedang

Kurniawan, Ade (2024) Implementasi peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 02 tahun 2016 tentang penetapan amil di UPZ: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Sumedang. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) 3_SKBebasPlagiarisme.pdf Download (978kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (189kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (601kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (95kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB) | Request a copy

Abstract

Secara ekonomi zakat sangat berpotensi menjadi sarana yang efektif sehingga kebutuhan akan hadirnya Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) sebagai lembaga yang kompeten untuk mengelola dana yang terhimpun dari masyarakat sangat penting. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa lembaga yang mengelola zakat di Indonesia terdapat dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Selanjutnya BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten / kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: (1) Bagaimana ketentuan normatif Al-Qura’n, Hadist dan Pandangan Ulama terhadap penetapan Unit Pengumpul Zakat sebagai Amil zakat. (2) Bagaimana ketentuan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 02 Tahun 2016 dalam penetapan Unit Pengumpul Zakat Kerangka pemikiran pada penelitian ini berlandaskan kepada konsep zakat serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat. Melalui dua konsep tersebut diharapkan memberikan keterangan terkait dengan implemnetasi peraturan Bada Amil Zakat Nasional yaitu Peraturan Nomor 02 Tahun 2016 tentang penetapan Amil di Unit Pengelola Zakat Sumedang. Metode penelitian berupa deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji terkait dengan implementasi atau penerapan hukum normatif secara langsung di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Allah Swt. Berfirman dalam Al-Qur’an tentang zakat yaitu terdapat pada Surat At-Taubah ayat 103, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Imam empat madzhab berpendapat yang sama bahwa amil / pentugas pengelola zakat adalah seseorang yang ditunjuk atau diangkat oleh Imam, Khalifah atau Pemerintah. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang amil zakat ialah Seseorang atau sekolompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. (2) Ketetuan tentang Badan Amil Zakat terdapat dalam BAB I pasal 1 Ayat 4 yang mengatakan bahwa Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, membantu mengumpulkan zakat. Adapun dalam pengesahan pembentukannya UPZ Baznas Kabupaten / Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten / Kota

Actions (login required)

View Item