Analisis yuridis putusan hakim nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi menurut pasal 45 kompilasi hukum islam (KHI) dan pasal 139 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPER) tentang perjanjian pranikah

Hardiani, Hanisa (2024) Analisis yuridis putusan hakim nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi menurut pasal 45 kompilasi hukum islam (KHI) dan pasal 139 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPER) tentang perjanjian pranikah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover hanisa.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Hanisa_-_Lembar_Pernyataan_Karya_Sendiri (1).pdf Download (502kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab 1.pdf Download (420kB) | Preview
	Text (BAB II) bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text (BAB III) bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text (BAB IV) bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB)
	Text (BAB V) bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) dapus.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)
	Text (LAMPIRAN) lampiran (36).pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Hadirnya perjanjian pranikah pada hakikatnya senantiasa untuk melindungi hak dan kewajiban satu sama lain. Namun, dibuatnya perjanjian pranikah tidak selalu menjamin pernikahan dapat berjalan dengan mulus. Seperti pada kasus putusan hakim nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perjanjian pranikah dapat diadakan dalam 2 bentuk yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ruang lingkup perjanjian pranikah hanya mengenai harta benda saja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 1) Kedudukan hukum perjanjian pranikah menurut putusan hakim nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi, 2) Ketentuan hukum perjanjian pranikah menurut pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), 3) Analisis komparatif perjanjian pranikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) terhadap putusan hakim nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dengan maksud supaya permasalahan yang diajukan oleh penulis dapat terjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum islam dan hukum positif. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu Metode Deskritif Analisis. Metode penelitian ini menggunakan metode jenis kepustakaan, sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menghasilkan 1) Kedudukan perjanjian pranikah dalam sebuah ikatan perkawinan menjadi penting apabila hal itu benar-benar dilaksanakan oleh suami isteri maka pernikahan akan tersebut akan berjalan dengan harmonis dan apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan salah satu pihak tidak menerima atas pelanggaran tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan dengan cara permohonan gugatan kepada hakim, karena perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam perjanjian pranikah dapat dilaksanakan dalam 2 bentuk:Taklik talak dan Perjanjian lain asal tidak menyimpang dari hukum Islam. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian pranikah boleh dibuat asalkan isinya itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baikatau dengan tata tertib umum. 3) Dalam analisis komparatif perjanjian pranikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) menyebutkan bahwa putusan hakim nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Bi lebih condong kepada Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, Putusan Hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item