Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan Sewa Pemain Futsal di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor: Studi kasus pada Club Raisa FS

Nura, Makbulah (2025) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan Sewa Pemain Futsal di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor: Studi kasus pada Club Raisa FS. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (383kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (350kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (430kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (531kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik pengupahan sewa pemain futsal yang berkembang di masyarakat Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Dalam praktiknya, klub futsal sering mempekerjakan pemain dari luar daerah dengan sistem upah berdasarkan kesepakatan lisan yang belum memiliki kejelasan hukum. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian sistem pengupahan tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks akad ijarah bi al-‘amal yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepastian hak serta kewajiban antara pihak yang menyewa dan yang disewa. Fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan mekanisme pengupahan sewa pemain futsal pada Club Raisa FS di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengupahan pada praktik sewa pemain futsal dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad ijarah dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pemilik tim Raisa FS serta beberapa pemain futsal yang disewa. Selain itu, digunakan juga sumber data sekunder berupa buku, jurnal, dan fatwa DSN-MUI yang relevan dengan konsep ijarah dan pengupahan dalam ekonomi Islam. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan pengumpulan, reduksi, analisis, dan penarikan kesimpulan terhadap temuan di lapangan. Teori yang digunakan meliputi teori upah dalam ekonomi klasik, teori ujrah dalam Islam, serta teori ijarah sebagai dasar akad sewa menyewa jasa atau tenaga kerja. Ketiga teori ini memberikan landasan komprehensif yang menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan kejelasan dalam pemberian imbalan. Dalam hukum ekonomi syariah, sistem pengupahan harus bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan menjamin kepastian akad antara kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan sewa pemain futsal di Club Raisa FS Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor dilakukan secara lisan dan bersifat informal, dengan penetapan upah sebelum pertandingan serta pembayaran setelah pertandingan selesai. Dalam praktiknya, besaran upah dan waktu pembayaran tidak selalu konsisten karena dipengaruhi oleh hasil pertandingan dan kondisi keuangan klub. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur akad ijārah bi al-‘amal sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017, namun belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan keadilan akibat ketiadaan perjanjian tertulis dan ketidakjelasan upah. Oleh karena itu, sistem pengupahan harus dilakukan secara tertulis dan transparan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum sesuai prinsip syariah.

Actions (login required)

View Item