Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait pembatalan kemenangan calon Bupati Ade Sugianto pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024

Nurjaman, Asep (2025) Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait pembatalan kemenangan calon Bupati Ade Sugianto pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (681kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (503kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kemenangan Pilkada calon bupati Ade Sugianto dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang sebelumnya dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 . Putusan ini menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah ; pertama, menganalisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. kedua, menganalisis Metode Penafsiran dan Penerapan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. ketiga, menganalisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertumpu pada teori negara hukum sebagai grand theory, teori pembagian kekuasaandan sebagai middle theory, teori kewenangan sebagai applied theory. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menjelaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kontrol yudisial terhadap proses pemilihan umum. Metode penelitian yang ditempuh menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan dokumen resmi lainnya. Analisis data dilakukan dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna konstitusional yang mendasari pertimbangan dan penerapan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; pertama, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 didasarkan pada prinsip keadilan pemilu, asas kejujuran, serta perlindungan terhadap kedaulatan rakyat . kedua, Mahkamah tidak hanya menafsirkan ketentuan peraturan secara gramatikal, tetapi juga memperhatikan tujuan konstitusional dari penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dan berintegritas. ketiga, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap pencalonan kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya berpengaruh signifikan terhadap penegakan integritas dan moralitas politik lokal.

Actions (login required)

View Item