Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana terorisme pasal 6 UU no.5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU no.15 tahun 2003

Hakim, Muhamad Irfani (2025) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana terorisme pasal 6 UU no.5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU no.15 tahun 2003. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text COVER.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text lembar pernyataan.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (340kB) | Preview
	Text Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)
	Text Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)

Abstract

Terorisme dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial, ekonomi, dan psikologis yang meluas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penanganan terhadap tindak pidana ini menuntut pendekatan hukum yang tegas, komprehensif, dan berlandaskan pada prinsip keadilan. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 menegaskan bahwa pelaku terorisme yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menimbulkan suasana teror, menyebabkan korban massal, serta merusak fasilitas vital, dapat dijatuhi pidana berat. Bentuk sanksi yang diatur mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan efek jera serta melindungi kepentingan masyarakat luas dari ancaman terorisme. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data utama yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan nasional dan sumber hukum Islam, antara lain Al-Qur’an, hadis, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 dengan konsep kejahatan hirabah dan fasad fi al-ardh dalam hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara unsur-unsur delik terorisme dalam Pasal 6 dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Dari sisi jenis perbuatan, ancaman, serta dampak sosial yang ditimbulkan, keduanya memiliki titik temu dalam memberikan sanksi berat terhadap pelaku. Hukum pidana Islam melalui konsep hirabah dan fasad fi al-ardh juga memberikan legitimasi terhadap penjatuhan hukuman berat, termasuk hukuman mati, sebagai upaya melindungi masyarakat dari bahaya besar yang ditimbulkan oleh tindakan terorisme. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan adanya relevansi yang kuat antara hukum nasional dan hukum pidana Islam dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kesamaan prinsip dan tujuan pemidanaan, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam, menunjukkan bahwa penanganan terorisme harus dilakukan secara adil, tegas, dan efektif. Penemuan ini diharapkan dapat memperkuat dasar hukum dalam menghadapi ancaman terorisme sekaligus memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum pidana di Indonesia.

Actions (login required)

View Item