Perbandingan sistem pengelolaan Wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam

Hida, Ziyana Nur and Jaenudin, Jaenudin Perbandingan sistem pengelolaan Wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (Unpublished)

Preview

Text 04 Perbandingan HES Indo dan Brunei.pdf Download (342kB) | Preview

Abstract

Artikel ini membahas Perbandingan sistem pengelolaan wakaf dalam Hukum Ekonomi Syariah di negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Memberantas kemiskinan merupakan tugas besar setaip negara, dan wakaf merupakan salah satu upaya yang ditegakkan dalam Hukum Islam dalam mencapai kemakmuran masyarakat. Sebagai negara di Asia Tenggara, Indonesia dan Brunei Darussalam yang amyoritas masyarakatnya beragama Islam menjadikan wakaf sebagai salah satu Hukum Ekonomi Syariah di negaranya dalam memberantas kemiskinan. Sistem pemerintahan yang berbeda maka membuat sistem pengelolaan wakaf di kedua negara tesebut juga berbeda. Indonesia dengan sistem pemerrintahan Republik dan Brunei dengan sistem pemerintahannya Monarki Absolut, wakaf ditangani oleh lembaga yang berbeda sebagaimana kebijaksanaan negara masing-masing. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melahirkan DSN-MUI sebagai mufti fatwa Hukum Ekonomi Syariah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang fokus mengelola wakaf di bawah naungan Kementrian Agama. Berbeda dengan Brunei, segala aturan terhubung langsung pada Sultan namun diwakili Mufti Kerajaan sebagai mufti Hukum Ekonomi Syariah dan Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) sebagai pengelola wakaf langsung di brunei. Dengan segala perbedaannya namun sumber sistem pengelolaannya secara keseluruhan sama, yakni bersumber dari Al-Qur`an dan Sunnah.

Actions (login required)

View Item