Perbandingan prinsip-prinsip jaminan produk halal menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal dengan peraturan Menteri Agama No.26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial produk halal

Silvia, Mega and Jaenudin, Jaenudin Perbandingan prinsip-prinsip jaminan produk halal menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal dengan peraturan Menteri Agama No.26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial produk halal. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (Unpublished)

Preview

Text 06 Perbandingan Prinsip-Prinsip Produk Jaminan Halal.pdf Download (304kB) | Preview

Abstract

Artikel ini menjelaskan dan menganalisis tentang perbandingan prinsip-prinsip jaminan produk halal menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dijalani. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, sesungguhnya memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal serta memberikan kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi

Actions (login required)

View Item