Representasi perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Subang dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017

Firdaus, Devia Rahma (2025) Representasi perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Subang dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH) Lembar Pernyataan Karya Ilmiah.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (416kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan afirmasi melalui kuota 30% calon legislatif perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini di DPRD Kabupaten Subang masih belum efektif, ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif, yaitu hanya 22% pada periode 2024–2029. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan realitas di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahu implementasi ketentuan keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah terlaksana secara efektif di DPRD Kabupaten Subang dan bagaimana analisis yuridis terhadap hambatan/kendala yang dihadapi; Untuk mengetahui efektifitas kebijakan afirmasi (affirmation actom) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam meningkatkan representasi Perempuan di DPRD Kabupaten Subang. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori demokrasi, teori kesetaraan gender, dan teori pemilu. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, serta mekanisme pemilu yang demokratis menjadi dasar dalam menganalisis tingkat representasi perempuan di DPRD Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui teknik library research serta wawancara. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan pengumpulan, pengklasifikasian, penguraian, dan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Pertama, representasi perempuan di DPRD Kabupaten Subang masih di bawah ketentuan afirmasi 30%, karena hanya mencapai 22% pada periode 2024–2029; Kedua, rendahnya keterwakilan tersebut disebabkan oleh penempatan calon perempuan pada nomor urut tidak strategis, minimnya dukungan partai, budaya patriarki, serta keterbatasan modal politik; Ketiga, efektivitas kebijakan afirmasi meningkat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan keterwakilan perempuan tidak hanya dalam pencalonan tetapi juga dalam alat kelengkapan dewan.

Actions (login required)

View Item