Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dan akibat hukum bagi masyarakat: studi kasus di KUA Kiaracondong Kota Bandung

Syah, Yusrizal Amir (2025) Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dan akibat hukum bagi masyarakat: studi kasus di KUA Kiaracondong Kota Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER TESIS) cover tesis.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (519kB) | Preview
Preview	Text scan a4 (1).pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI tesis.pdf Download (408kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I tesis.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB II) BAB II tesis.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB III) BAB III tesis.pdf Download (821kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV tesis.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V tesis.pdf Download (338kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA tesis.pdf Download (406kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI tesis.pdf Download (471kB) | Preview

Abstract

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan sesuai dengan KMA No. 517/2001. Hubungan masyarakat dengan Kantor Urusan Agama tidak bisa lepas terkait dengan masalah pernikahan. Bapak H. Niu’man Kamil, S.Ag, sielakiu Kiepala Kantor Uriusan Agama Kiecamatan Kiaracondong Kota Bandiung, Menutiurkan ada beberapa warga di Kiec.Kiaracondong berkonsultasi ingin menerbitkan Kartu Keluarga sekaligus Akta Nikahnya, namun status pernikahannya masih siri, dan beberapa pasutri yang datang kie KUA ini miemiliki kasius yang sama, kariena kieinginan mienikah lagi diengan pasangan yang bariu namiun bielium sieliesai diengan piernikahan yang siebieliumnya karena tidak mampu menunjukkan bukti cerai dari Pengadilan Agama. Pada akhirnya si siuami miemiutiuskan iuntiuk mienikah siri dan mierasa dapat bierbiuat adil kiepada istri-istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan perizinan dan mekanisme terhadap penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengetahui implikasi hukum yang lahir dari pemberian Kartu Keluarga tersebut. Serta bagaimana peran penting dan respon dari Kantor Urusan Agama Kiaracondong Kota Bandung terhadap Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif, salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang terdapat di Indonesia, serta konsep-konsep hukum. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dan akibat hukum bagi Masyarakat. Hal ini menarik karena penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri ini diharapkan dapat terciptanya kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan yang sah dan upaya perlindungan hak-hak warga negara, khususnya anak-anak, yang lahir dari berbagai jenis pernikahan. Hasil dari penelitian ini mengenai keabsahan dari penerbitan Kartu Keluarga bagi pernikahan siri yang secara normatif pelaku nikah siri telah melanggar pencatatan. Dengan demikian, pernikahan tidak selesai hanya dengan berlangsungnya akad nikah saja, melainkan harus juga dicatat. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat mencatatkan pernikahanya dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan.

Actions (login required)

View Item