Kewajiban masa tunggu laki-laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri

Azra, Uyaynah (2026) Kewajiban masa tunggu laki-laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (292kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (256kB)
	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (373kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (298kB)
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (495kB)
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (767kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya terkait reinterpretasi institusi iddah yang secara tradisional hanya mewajibkan masa tunggu bagi perempuan pasca perceraian. Kebijakan negara melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 memperkenalkan kewajiban masa tunggu bagi laki-laki (duda cerai hidup) sebelum dapat menikah kembali selama mantan istrinya masih dalam masa iddah. Tujuan penelitian ini adalah tiga hal. Pertama, menganalisis kedudukan hukum Surat Edaran tersebut ditinjau dari Teori Hukum Responsif Nonet dan Selznick. Kedua, mengkaji relevansi kebijakan "masa tunggu" bagi laki-laki dalam surat edaran dengan prinsip-prinsip Maqashid syariah. Ketiga, mengetahui akibat hukum yang timbul dari implementasi surat edaran tersebut terhadap mantan suami, mantan istri, anak, serta administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kerangka pemikiran penelitian dibangun dengan mengintegrasikan tiga perspektif teoritis. Analisis menggunakan Teori Hukum Responsif untuk menilai kapasitas adaptif dan orientasi keadilan substantif dari kebijakan negara. Selanjutnya, kerangka Maqashid syariah, khususnya prinsip al-dharuriyyat alkhams (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) serta sadd al-dzari’ah (menutup jalan kerusakan), digunakan sebagai pisau bedah untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan ruh dan tujuan hukum Islam. Ketiga, tinjauan normatif terhadap konsep iddah dalam fiqh dan regulasi nasional menjadi dasar untuk memahami konteks formal kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya data empiris (mixed method). Data primer berupa Surat Edaran yang diteliti dan data sekunder dari literatur hukum Islam, regulasi Indonesia, serta penelitian terdahulu dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan (library research) dan wawancara mendalam dengan praktisi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan perspektif implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Surat Edaran memiliki kedudukan legitimat sebagai hukum responsif yang adaptif dan berorientasi keadilan substantif. Kedua, kebijakan masa tunggu laki-laki relevan dengan prinsip Maqashid syariah, terutama dalam melindungi keturunan, keluarga, dan psikologis pihak yang rentan, Ketiga, implementasinya menimbulkan akibat hukum berupa pembatasan hak menikah sementara bagi mantan suami, serta penguatan perlindungan bagi mantan istri dan anak.

Actions (login required)

View Item