Proses penegakan hukum dalam sengketa hasil pilkada di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan analisis putusan MK nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 perspektif siyasah qadhaiyyah

apriatna, Deni Apriatna (2026) Proses penegakan hukum dalam sengketa hasil pilkada di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan analisis putusan MK nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 perspektif siyasah qadhaiyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text SKRIPSI Cover.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (COVER) SKRIPSI Abstrak.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYTAAN) lembar peryataan karya sendiri.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) SKRIPSI Daftar Isi .pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) SKRIPSI Bab I .pdf Download (380kB) | Preview
	Text (BAB II) SKRIPSI Bab II .pdf Restricted to Registered users only Download (422kB) | Request a copy
	Text (BAB III) SKRIPSI Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) SKRIPSI Bab IV .pdf Restricted to Registered users only Download (553kB) | Request a copy
	Text (BAB V) SKRIPSI Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) SKRIPSI Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) SKRIPSI Lampiran .pdf Restricted to Repository staff only Download (671kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji sengketa Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024 yang diajukan pasangan calon nomor 3 terhadap nomor 2 dengan tuduhan keberpihakan aparatur dan politik uang, yang ditolak Mahkamah Konstitusi karena kurang bukti. Tujuannya adalah menganalisis penegakan hukum berdasarkan putusan MK dan meninjau dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah yang menekankan keadilan syar’i. Hasil menunjukkan MK mengedepankan peradilan cepat, sederhana, dan final dengan penekanan pada pembuktian hukum, sementara Siyasah Qadhaiyyah juga mempertimbangkan niat dan dampak keputusan bagi masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum tata negara dan hukum Islam serta meningkatkan kesadaran integritas dalam proses demokrasi. Penelitian ini membahas teori penegakan hukum dan pertimbangan hukum sebagai dasar sistem peradilan Indonesia, menekankan penerapan hukum yang konkret untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan serta penilaian hakim yang mempertimbangkan fakta, norma, dan kondisi sosial secara independen. Selain itu, dibahas konsep keadilan umum dari pandangan filsuf seperti Aristoteles, Hobbes, dan Kelsen, serta keadilan dalam Islam melalui siyasah qadhaiyyah yang menekankan keadilan substantif, independensi hakim, dan perlindungan hak masyarakat guna menjaga keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan umum berdasarkan prinsip syariat dan ijtihad. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis norma hukum dan peraturan melalui kajian pustaka serta data non-numerik. Data dikumpulkan dari peraturan, putusan pengadilan, doktrin, dan pendapat ahli, lalu dianalisis secara sistematis berdasarkan Putusan MK Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 menggunakan metode deduktif. Studi ini mengkaji penegakan hukum sengketa Pilkada Kabupaten Bandung Barat dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah, mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa, faktor putusan MK, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menjalankan kewenangan sesuai konstitusi dan asas independensi hakim, namun lebih menekankan aspek yuridis formal daripada nilai sosial dan keagamaan. Mahkamah menolak sengketa Pilkada karena kurangnya bukti dan selisih suara di luar ambang batas gugatan. MK dianggap telah menerapkan prinsip independensi, kesetaraan hukum, dan pembuktian sesuai nilai Siyasah Qadhaiyyah, meski pendekatannya masih prosedural-formalistik tanpa mempertimbangkan konteks sosial-politik secara menyeluruh. Penelitian juga menyoroti pentingnya pembentukan peradilan khusus Pilkada.

Actions (login required)

View Item