Tinjauan siyasah dauliyah terhadap potensi arah politik ekonomi indonesia pasca bergabung dengan brics

Azzaqi, Muhammad Widi (2026) Tinjauan siyasah dauliyah terhadap potensi arah politik ekonomi indonesia pasca bergabung dengan brics. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3_Lembar pernyataan.pdf Download (560kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_Daftar isi.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_BAB 1.pdf Download (346kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_Daftar Pustaka .pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keputusan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025, yang menandai perubahan penting dalam orientasi politik ekonomi serta kebijakan luar negeri Indonesia. Permasalahan penelitian difokuskan pada potensi arah politik ekonomi Indonesia setelah bergabung dengan BRICS, dampak positif dan negatif yang dapat muncul terhadap stabilitas politik dan ekonomi nasional, serta bagaimana perspektif Siyasah Dauliyah menilai keputusan Indonesia tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kecenderungan arah politik ekonomi Indonesia pasca keanggotaan BRICS, mengidentifikasi peluang serta risiko yang menyertainya, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah, khususnya al-‘Adalah (keadilan) dan at-Ta’awun (kerja sama). Kerangka berpikir penelitian menggabungkan teori Ekonomi Politik Internasional (merkantilisme, liberalisme, dan strukturalisme), teori dependensi, prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah, serta dasar hukum Indonesia (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, UU No. 37 Tahun 1999, dan UU No. 24 Tahun 2000). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, analisis dokumen, serta penelusuran data sekunder terkait dinamika BRICS dan kebijakan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik ekonomi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS cenderung menuju model semi-merkantilis yang menekankan kedaulatan ekonomi melalui hilirisasi dan diversifikasi kerja sama, namun secara struktural Indonesia masih berada pada posisi semi-periphery yang bergantung pada teknologi dan modal negara besar BRICS, terutama Tiongkok. Keanggotaan BRICS menghadirkan peluang strategis seperti perluasan pasar, peningkatan investasi, dan penguatan posisi geopolitik, tetapi juga menimbulkan risiko berupa potensi ketergantungan baru (neo-dependensi), asimetri posisi tawar, dan kemungkinan tekanan politik ekonomi antarnegara anggota. Dari perspektif Siyasah Dauliyah, keanggotaan Indonesia dapat bernilai maslahat apabila mampu memperkuat kemandirian nasional, memastikan distribusi manfaat yang adil, dan menjaga kemaslahatan publik, namun berpotensi tidak memenuhi prinsip keadilan dan kerja sama apabila menghasilkan ketergantungan struktural yang merugikan.

Actions (login required)

View Item