Kondisi sosial politik Nahdlatul Ulama Tasikmalaya pasca muktamar Situbondo (1984)

Nurhalimah, Maryam (2026) Kondisi sosial politik Nahdlatul Ulama Tasikmalaya pasca muktamar Situbondo (1984). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_bebasplagiasi .pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (318kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tasikmalaya merupakan salah satu cabang NU yang memiliki peran historis penting sejak awal perkembangan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Didirikan tidak lama setelah terbentuknya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Surabaya pada tahun 1926, PCNU Tasikmalaya aktif mengawal misi NU dalam bidang sosial-keagamaan sekaligus politik. Keaktifan tersebut menyebabkan PCNU Tasikmalaya turut merasakan dampak signifikan dari keputusan NU Kembali ke Khittah 1926 yang ditetapkan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Keputusan ini menandai perubahan mendasar dalam orientasi dan strategi gerakan NU, termasuk di tingkat cabang, khususnya dalam merespons dinamika sosial-politik Orde Baru. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas kondisi sosial-politik Nahdlatul Ulama di Tasikmalaya sebelum dan sesudah Muktamar Situbondo 1984. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kondisi sosial-politik Nahdlatul Ulama Tasikmalaya pada masa pra-Muktamar Situbondo 1984, dan (2) bagaimana perubahan kondisi sosial-politik Nahdlatul Ulama Tasikmalaya pasca-Muktamar Situbondo 1984. Untuk menganalisis perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, khususnya dalam memahami peran pesantren dan struktur NU sebagai ruang kepemimpinan moral dan tempat kontra-hegemoni kultural terhadap negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber (eksternal dan internal), interpretasi, serta historiografi. Sumber primer yang digunakan antara lain arsip majalah Aula, kliping Muktamar NU ke-27, dokumen resmi NU seperti Keputusan Muktamar ke-27 dan ke-29 serta Program Utama NU 1994–1999, arsip ANRI terkait NU dan PPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Khittah 1926 di Tasikmalaya tidak dimaknai sebagai penarikan NU dari politik secara total, melainkan sebagai reposisi dari politik elektoral menuju politik kultural. KH. Moh. Ilyas Ruhiat tampil sebagai tokoh sentral yang menjembatani pesantren, PCNU, dan negara melalui kepemimpinan moral yang bersifat akomodatif-kritis. Sementara itu, PCNU Tasikmalaya, terutama pada periode kepemimpinan KH. A.E. Bunyamin (1995–2000), mengembangkan program sosial, pendidikan, dan ekonomi yang memperkuat basis Nahdliyyin tanpa menjadikan NU sebagai instrumen partai politik tertentu. Dengan demikian, pesantren NU di Tasikmalaya berfungsi sebagai arena kontra-hegemoni yang halus, menerima kehadiran negara secara strategis, namun tetap menjaga otonomi kultural dan religius di tingkat lokal.

Actions (login required)

View Item