Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa Overlapping sertifikat tanah di kantor pertanahan kabupaten Bekasi dihubungkan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah : Studi kasus Putusan nomor 204/Pdt.G/2019/PN Ckr

Jafal, Mohamad Dzaky (2024) Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa Overlapping sertifikat tanah di kantor pertanahan kabupaten Bekasi dihubungkan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah : Studi kasus Putusan nomor 204/Pdt.G/2019/PN Ckr. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text 3_LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (670kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_DAFTAR ISI.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)

Abstract

Permasalahan sengketa tanah, khususnya kasus overlapping sertifikat merupakan kenyataan yang masih sering menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Secara normatif, Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan bahwa pendaftaran pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak, sehingga sertifikat yang diterbitkan negara seharusnya menjadi alat bukti yang kuat. Namun secara faktual, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Ckr, menunjukkan kepastian dan perlindungan hukum belum terwujud secara optimal dengan terjadinya penerbitan sertifikat baru diatas tanah yang telah bersertifikat lebih dulu. Tujuan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum dalam kasus sengketa overlapping sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dengan merujuk pada Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Ckr, untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya overlapping sertifikat hak milik dalam putusan tersebut, serta untuk mengkaji proses penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan tiga teori sebagai pisau analisis, yaitu teori kepastian hukum yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hukum memberikan kepastian bagi pemegang hak atas tanah; prosedur pendaftaran tanah digunakan untuk menjelaskan fungsi administrasi pertanahan dalam menjamin kepastian hak; dan teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat ketika terjadi sengketa overlapping sertifikat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normatif, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi lapangan sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dah menghubungkan ketentuan hukum serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat baru di atas tanah yang telah bersertifikat lebih dahulu bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, sehingga pemilik SHM belum memperoleh perlindungan hukum yang maksimal. faktor penyebab terjadinya overlapping sertifikat hak milik merupakan hasil interaksi antara faktor administratif, kelalaian para pihak, dan kelemahan sistemik dalam pendaftaran tanah, Selain itu, penyelesaian sengketa tidak efektif karena ketidaktepatan forum litigasi, sehingga kepastian hukum baru dapat tercapai apabila perkara diuji oleh PTUN sesuai mekanisme administrasi pertanahan.

Actions (login required)

View Item