Oktaviani, Ani (2026) Implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Full text not available from this repository. (Request a copy)Abstract
Pendidikan inklusif merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Di Kota Bandung, Dinas Pendidikan sebagai aktor utama pelaksana kebijakan dihadapkan pada persoalan komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, komitmen pelaksana, serta kompleksitas struktur birokrasi yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi kebijakan, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini digunakan untuk menelusuri hubungan antara kebijakan yang dirumuskan dengan realitas pelaksanaannya di tingkat birokrasi pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam di Dinas Pendidikan Kota Bandung serta satuan pendidikan, dan studi dokumentasi. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian kebijakan telah dilakukan melalui berbagai media seperti grup WhatsApp dan koordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD), namun belum merata dan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh satuan pendidikan. Dari aspek sumber daya, keterbatasan guru pendamping khusus, sarana dan prasarana yang belum aksesibel, serta dukungan anggaran yang terbatas masih menjadi kendala utama. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen normatif terhadap pendidikan inklusif, namun belum diiringi dengan kesiapan dan inisiatif yang konsisten di lapangan. Sementara itu, struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya mendukung koordinasi lintas unit secara efektif, sehingga memengaruhi keberlanjutan dan konsistensi implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pendidikan inklusif; penyandang disabilitas; implementasi kebijakan |
| Subjects: | Public Administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Ani Oktaviani |
| Date Deposited: | 12 Mar 2026 06:44 |
| Last Modified: | 12 Mar 2026 06:44 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/128850 |
Actions (login required)
 |
View Item |
