Syabani, Safira Nurzahrah (2026) Strategi Bawaslu Kota Bandung dalam meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Walikota Bandung tahun 2024. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Full text not available from this repository. (Request a copy)Abstract
Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan fenomena berulang yang mengancam integritas demokrasi lokal. Di Kota Bandung, tercatat 47 kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024. Kondisi tanpa petahana menciptakan dinamika politik kompleks dengan berbagai aktor berkompetisi menarik dukungan birokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung dalam meminimalisir pelanggaran netralitas ASN serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan komisioner dan staf Bawaslu Kota Bandung, khususnya Divisi Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang- undangan, dan publikasi media. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Kerangka teoretis menggunakan teori Politik Birokrasi dari Allison dan Zelikow serta teori Pengawasan Politik dari McCubbins dan Schwartz. Hasil penelitian menunjukkan Bawaslu Kota Bandung mengimplementasikan strategi komprehensif melalui lima pendekatan: (1) koordinasi internal dan kolaborasi eksternal dengan KASN, BKD, dan Inspektorat; (2) sosialisasi dan edukasi multi-channel; (3) pemetaan ASN berisiko tinggi; (4) sosialisasi sanksi dan konsekuensi hukum; serta (5) penciptaan lingkungan kerja netral. Strategi ini didukung regulasi komprehensif, koordinasi lintas lembaga efektif, dan meningkatnya kesadaran ASN. Namun menghadapi hambatan berupa keterbatasan pemahaman ASN, kuatnya pengaruh politik birokrasi, keterbatasan SDM (12 staf untuk 30 kecamatan) dan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pengawasan aktivitas digital. Tercatatnya 47 kasus pelanggaran mengindikasikan efektivitas pencegahan masih terbatas dan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengembangan sistem monitoring digital.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | strategi; netralitas ASN; pengawasan pemilu; Pilkada; Bawaslu |
| Subjects: | Political dan Government Science Political dan Government Science > Education of Politics Political Process |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Politik |
| Depositing User: | Safira Nur Zahra Syabani |
| Date Deposited: | 01 Apr 2026 03:36 |
| Last Modified: | 01 Apr 2026 03:36 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/129290 |
Actions (login required)
 |
View Item |
