Implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan menteri dalam negeri no 20 tahun 2018 tinjauan siyasah dusturiyah: Studi kasus Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Nuraditya, Noval (2026) Implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan menteri dalam negeri no 20 tahun 2018 tinjauan siyasah dusturiyah: Studi kasus Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies, 9 (1). pp. 1249-1261. ISSN 2614-4905

This is the latest version of this item.

Full text not available from this repository.
Official URL: https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/artic...

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai landasan normatif dalam mewujudkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemerintah Desa Jelegong telah menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi keuangan dalam forum musyawarah desa dan papan informasi publik, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan pembaruan informasi, minimnya pemanfaatan media digital, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat; 2) Implementasi transparansi pengelolaan keuangan desa dalam perspektif Siyasah Dusturiyah pada prinsipnya telah mencerminkan nilai amanah dan maslahah, namun belum sepenuhnya mewujudkan keadilan dan keterbukaan informasi secara merata bagi seluruh masyarakat desa.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Transparansi; Pengelolaan Keuangan Desa; Siyasah Dusturiya
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam
Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Depositing User: Noval Nuraditya
Date Deposited: 10 Apr 2026 07:36
Last Modified: 10 Apr 2026 07:36
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/129739

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item