Konsep kepemilikan laut dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Santosa, Ali (2025) Konsep kepemilikan laut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 01. Cover.pdf Download (196kB)
	Text (ABSTRAK) 02. Abstrak.pdf Download (295kB)
	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) 03. surat keterangan Plagiasi Ali Santosa.pdf Download (123kB)
	Text (DAFTAR ISI) 04. Daftar Isi.pdf Download (284kB)
	Text (BAB I) 05. Bab 1.pdf Download (611kB)
	Text (BAB II) 06. Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (893kB)
	Text (BAB III) 07. Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (886kB)
	Text (BAB V) 09. Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text (LAMPIRAN) 11. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

BAHASA INDONESIA : Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya upaya untuk memiliki laut secara pribadi dan koorporasi. Hal ini dibuktikan dengan terbongkarnya sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan terhadap wilayah laut yang dipagar. Kasus ini terjadi di wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait status hukum kepemilikan laut menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan konsep kepemilikan laut berdasarkan hukum ekonomi syariah. Lalu, melihat implikasi hukum yang diterapkan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Terakhir, melihat pola pemanfaatan laut yang disesuaikan dengan anjuran hukum ekonomi syariah. Teori yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan keadilan, yang didukung dengan konsep kepemilikan secara syariat Islam. Penelitian ini mengimplementasikan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari sumber data skunder yang mencakup bahan hukum primer, skunder dan tersier. Sedangkan untuk tahap analisa digunakan metode kualitatif yakni untuk menjabarkan suatu fenomena yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laut tidak dapat dimiliki secara pribadi ataupun pihak tertentu. Karena berdasarkan hukum ekonomi syariah laut termasuk kategori al-milkiyyah al-ammah. Apabila laut dimiliki secara pribadi akan menyebabkan terjadinya persengketaan, kegaduhan dan perpecahan. Implikasi dari hukum tersebut mencegah terjadinya upaya privatisasi laut yang mencegah pihak lain untuk memanfaatkan laut. Lalu, untuk pola pemanfaatan dan pengelolaannya laut dibebaskan dengan syarat tidak mengundang fasad. Lalu, terkait zakat dari hasil laut ini masih terjadi khilafiyah ada yang mewajibkan ada yang tidak. Untuk Indonesia sendiri wajib zakat, dengan ketentuan sebesar 2,5% dari hasil laut seperti ikan dan Mutiara, lalu sebesar 20% untuk hasil tambang laut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa: 1) berdasarkan konsep hukum ekonomi syariah laut tidak dapat dimiliki karena memiliki status sebagai al-milkiyyah al-ammah; 2) Implikasi dari hukum tersebut adalah menciptakan maslahat bagi masyarakat umum dan mencegah terjadinya privatisasi wilayah laut dan; 3) Batasan memanfaatkan laut menurut hukum ekonomi syariah ialah menghindari unsur fasad dalam berbagai bentuk. ENGLISH : This research is motivated by efforts to own the sea privately and corporately. This is evidenced by the disclosure of ownership certificates and building use rights certificates for fenced sea areas. This case occurred in the Banten Province and West Java Province. With this phenomenon, researchers are interested in conducting research related to the legal status of sea ownership according to the perspective of Islamic economic law. The purpose of this study is to analyze and describe the concept of sea ownership based on Islamic economic law. Then, see the legal implications applied in accordance with the principles of Islamic economic law. Finally, see the pattern of sea utilization that is adjusted to the recommendations of Islamic economic law. The theory applied in this study is the theory of legal certainty and justice, supported by the concept of ownership in Islamic law. This study uses a descriptive analytical method with a juridical-normative approach. The data sources for this study come from secondary data sources that include primary, secondary and tertiary legal materials. While for the analysis stage, a qualitative method is used, namely to describe a phenomenon which is then connected to the applicable legal provisions. The results of this study indicate that the sea cannot be owned privately or by certain parties. Because based on sharia economic law, the sea is included in the category of al-milkiyyah al-ammah. If the sea is privately owned, it will cause disputes, chaos and division. The implication of this law is to prevent attempts to privatize the sea that prevent other parties from utilizing the sea. Then, for the pattern of utilization and management, the sea is freed on the condition that it does not invite facade. Then, regarding zakat from marine products, there is still a khilafiyah, some are obligatory and some are not. For Indonesia itself, zakat is mandatory, with the provision of 2.5% of marine products such as fish and pearls, then 20% for marine mining products. The conclusion of this study is that: 1) based on the concept of sharia economic law, the sea cannot be owned because it has the status of al-milkiyyah al-ammah; 2) The implication of this law is to create benefits for the general public and prevent privatization of sea areas and; 3) The limitation of utilizing the sea according to sharia economic law is to avoid elements of facade in various forms.

Available Versions of this Item

• Konsep Kepemilikan Laut dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (deposited UNSPECIFIED)
  • Konsep kepemilikan laut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. (deposited 16 Apr 2026 07:12) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item