Nafisa, Muhammad Fariza (2025) Kebijakan aborsi menurut Undang-Undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Termination of Pregnancy Act Singapura. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
Cover.pdf Download (191kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (132kB) |
|
|
Text (LEMBAR PERNYATAAN)
Scanned Document.pdf Download (862kB) |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi.pdf Download (169kB) |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (342kB) |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) |
Abstract
Aborsi merupakan isu yang sensitif dan sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait aspek hukum, moral, dan kesehatan reproduksi. Indonesia dan Singapura sebagai negara bertetangga memiliki perbedaan signifikan dalam pengaturan aborsi yang mencerminkan nilai, kebutuhan, dan kebijakan masing-masing negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia dan Termination of Pregnancy Act di Singapura, serta membandingkan perbedaan pengaturannya secara yuridis. Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan konsep mashlahah almursalah dan kaidah fiqh al-dharar yuzal sebagai dasar untuk menilai bagaimana kebijakan aborsi diterapkan dalam rangka melindungi keselamatan dan mengurangi risiko bagi perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangan, buku, jurnal, dan literatur relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia menerapkan kebijakan aborsi yang restriktif dan hanya memperbolehkan dalam kondisi darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan dengan syarat tertentu. Singapura lebih liberal, memperbolehkan aborsi hingga usia kehamilan 24 minggu atas permintaan perempuan dengan prosedur medis yang ketat. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi kebijakan antara perlindungan moral dan pengendalian kesehatan publik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Aborsi; Kebijakan Kesehatan; Hukum Perbandingan; Indonesia; Singapura |
| Subjects: | Law > Comparative Law International Law > Sources of International Law Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum |
| Depositing User: | Muhammad Fariza Nafisa |
| Date Deposited: | 17 Apr 2026 07:52 |
| Last Modified: | 17 Apr 2026 08:06 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/130237 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



