Collaborative Governance dalam menangani pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi

Rahmawati, Pilda (2026) Collaborative Governance dalam menangani pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (295kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (264kB)
	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 3_Keteranganbebasplagiarism.pdf Download (215kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (351kB)
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (535kB)
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berdimensi hukum dan agama, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Data menunjukkan peningkatan permohonan isbat nikah dari 300 perkara pada tahun 2021 menjadi 437 perkara pada tahun 2025, serta teridentifikasinya 6.357 pasangan pernikahan siri melalui program Gas Nikah 2025. Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pencatatan resmi, belum optimalnya keterlibatan aktor non-pemerintah, keterbatasan kapasitas institusional, serta tidak terstrukturnya proses kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Sukabumi berdasarkan empat dimensi utama: kepercayaan dan komitmen, keterlibatan aktor, kapasitas institusional, dan proses kolaborasi. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell & Gash (2008) sebagai kerangka analisis utama, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang terdiri dari perwakilan Kemenag, Pengadilan Agama, KUA, tokoh agama (amil), petugas desa, dan pelaku pernikahan siri, serta diperkuat dengan observasi langsung dan studi dokumentasi. Analisis data dan pengolahan data menggunakan teknik dari Miles & Huberman (1994) dan dibantu dengan perangkat lunak NVivo melalui teknik triangulasi, pengkodean, analisis frekuensi, dan pemetaan proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance dalam pencegahan pernikahan siri masih berada pada tahap awal atau belum optimal. Dimensi kepercayaan dan komitmen terkendala oleh ambiguitas regulasi serta masih kuatnya legitimasi agama dibanding otoritas negara. Keterlibatan aktor bersifat terfragmentasi dan diwarnai perilaku kontra-produktif, terutama pada posisi amil dan aparat desa yang kerap memfasilitasi pernikahan siri. Kapasitas institusional menjadi dimensi paling dominan namun justru menunjukkan kelemahan struktural, seperti kebijakan antar lembaga yang saling melemahkan (KUA vs Disdukcapil), keterbatasan anggaran, serta kesenjangan antara data Gas Nikah dengan kapasitas pelayanan isbat. Sementara proses kolaborasi masih bersifat episodik dan lebih berorientasi pada penanganan kuratif daripada pencegahan preventif, dengan indikator keberhasilan bersama yang belum dirumuskan secara kolektif.

Actions (login required)

View Item