Sejarah perubahan kota Tasikmalaya dari kota administratif menjadi kota madya tahun 1993-2007

Maulana, Ihsan (2026) Sejarah perubahan kota Tasikmalaya dari kota administratif menjadi kota madya tahun 1993-2007. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (SURAT BEBAS PLAGIASI) 9_surat bebas plagiasi.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (142kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (456kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (898kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)

Abstract

Kota Tasikmalaya merupakan kota yang mengalami proses perubahan, dari kota Administratif menjadi kotamadya. Perubahan ini didasarkan pada ketidakmampuan kota Administratif dalammenggunakan sumber daya dan masih bergantung pada kebijakan dari kabupaten, serta dengan adanya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang mengamanatkan perubahan status kota Administratif menjadi kotamadya. Penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama yakni Apa saja yang melatarbelakangi pemekaran wilayah Tasikmalaya menjadi kota dan kabupaten? dan Bagaimana kronologi Sejarah Perubahan kota Tasikmalaya dari kota Administratif menjadi kotamadya tahun 1993-2007? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mendorong pemekaran wilayah serta mendeskripsikan proses perubahan secara kronologis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran objektif bagaimana proses pembentukan sebuah daerah. Penelitian ini menggunakan metode historis yang terdiri dari empat tahapan yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelusuri sumber-sumber yang mendukung untuk penelitian, mengkritisi keautentikan dan relevansinya, menafsirkan data dan fakta yang ditemukan serta menyusun narasi sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan dimulai dengan usulan Walikota Administratif dan Bupati pada tahun 1993 yang kemudian disetujui DPRD Kabupaten dan Provinsi pada tahun 1994. Proses perubahan sempat tertunda, kemudian dihidupkan kembali pasca reformasi melalui pembentukan panitia khusus dan tim sukses yang terdiri dari tokoh masyarakat dan juga tokoh agama pada tahun 2000. Puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 pada 21 Juni 2001, efektif per 17 Oktober 2001. Periode pasca 2001 menandai implementasi otonomi melalui kebijakan pengelolaan keuangan, restrukturisasi organisasi, dan regulasi sektor publik seperti retribusi, pendidikan, dan tata ruang.

Actions (login required)

View Item