Penerapan sanksi pidana pasal 114 (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika: studi kasus di wilayah hukum pengadilan militer II-09 Bandung, Putusan Nomor: PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010 Jo Nomor : 196 L/MIL/2011

Putra, Yudhi Pratama (2018) Penerapan sanksi pidana pasal 114 (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika: studi kasus di wilayah hukum pengadilan militer II-09 Bandung, Putusan Nomor: PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010 Jo Nomor : 196 L/MIL/2011. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (246kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (483kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana Narkotika tidak hanya terjadi pada masyarakat sipil tetapi sudah merambah ke lingkungan Militer yaitu terhadap anggota TNI. Dampak Narkotika sangatlah buruk, karena menyangkut kepentingan bangsa dan Negara di masa sekarang dan generasi muda mendatang baik dari segi kesehatan pribadi maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Untuk itu setiap adanya tindak pidana narkotika, diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal. Metode penjatuhan sanksi yang tegas sangat diperlukan agar menghasilkan efek jera (deterrent effect) terhadap para pelakunya. Dalam putusan Nomor : PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010 dimana hakim dalam menjatuhkan pemidanaan tidak berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 (1). Dalam Pasal 114 (1) dijelaskan bahwa adanya minimal dan maksimal pemidanaan, tetapi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan tidak berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang limitative pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika di Pengadilan Militer II-09 Bandung (Putusan Nomor: PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010). Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika di pengadilan militer II-09 Bandung (Putusan Nomor : PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010), serta mengetahui analisis putusan Nomor : PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu Sejumlah data atau fakta yang diambil secara langsung dari sumber data di lapangan yang kemudian dianalisis secara deskriptif analisis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada perkara putusan nomor: PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010 majelis hakim dalam menjatuhkan pemidanaan belum menerapkan pemidanaan berdasarkan Pasal 114 (1) yang seharusnya hakim harus menjamin kepastian hukum yang tertera dalam fungsi hukum itu sendiri. Dalam memutus perkara Majelis hakim harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 (1) karena apabila terdakwa dijatuhi pidana tidak sesuai ketentuan Undang-Undang yang mengatur akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Pada putusan nomor: PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010 tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 114 (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Actions (login required)

View Item