Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 368k/Pdt.Sus-BPSK/2021 tentang penghapusan biaya Mu’nah dalam Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati

Jannah, FSaadati (2026) Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 368k/Pdt.Sus-BPSK/2021 tentang penghapusan biaya Mu’nah dalam Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Lembar Pernyataan.pdf Download (364kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (307kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (550kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (604kB)

Abstract

Lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, mengalami perkembangan pesat dengan salah satu produk unggulannya berupa rahn emas. Produk ini diminati masyarakat karena memberikan pembiayaan cepat tanpa unsur riba melalui pengenaan biaya mu’nah sebagai biaya pemeliharaan barang jaminan. Namun, dalam praktiknya, penetapan biaya mu’nah kerap menimbulkan sengketa karena dinilai tidak proporsional dan berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah serta fatwa DSN-MUI, sebagaimana terjadi pada sengketa antara nasabah dan Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana duduk perkara sengketa penghapusan biaya mu’nah dalam akad rahn antara PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati dengan Nasabah, bagaimana pertimbangan hukum antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan Negeri Cibadak dan Mahkamah Agung dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada putusan sengketa penghapusan biaya mu’nah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/Pdt.Sus-BPSK/2021. Metode Yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis norma dan ketentuan hukum digunakan dalam penelitian ini. Data berupa bahan hukum sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/Pdt.Sus-BPSK/2021. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan sistematis untuk mengkaji penerapan akad rahn serta penetapan biaya mu’nah berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Alur kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis Putusan melalui kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah, akad rahn, dan penetapan biaya mu’nah, dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI untuk menganalisis apakah putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Sengketa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/Pdt.Sus- BPSK/2021 berawal dari akumulasi biaya mu’nah dalam akad rahn antara nasabah dan PT Pegadaian Syariah Cabang Kebonjati, yang penghapusannya dikabulkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) namun dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Cibadak dan dikuatkan Mahkamah Agung dengan menegaskan biaya mu’nah sebagai kewajiban kontraktual yang sah. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, penetapan biaya mu’nah yang tidak didasarkan pada biaya riil dan dikaitkan dengan nominal serta jangka waktu pinjaman tidak sesuai Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, sehingga penyelesaian yang tepat adalah penyesuaian atau penghapusan sebagian biaya mu’nah yang tidak sah berdasarkan biaya riil.

Actions (login required)

View Item