Pembiayaan dana talang haji menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan bahtsul masail Nahdlatul Ulama

Yahya, Tedy (2026) Pembiayaan dana talang haji menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan bahtsul masail Nahdlatul Ulama. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover .pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERTANYAAN) Lembar Pernyataan Skripsi_01.pdf Download (654kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1 Pendahuluan .pdf Download (523kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II Landasan Teori Dana Talang Haji.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III Metodologi .pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text (BAB IV) BAB IV Pembahasan.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB)
	Text (BAB V) BAB V Penutup.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daptar Pustaka .pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya praktik pembiayaan dana talangan haji yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Praktik ini memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai status hukumnya sesuai syariat, karena sebagian kalangan menilai dana talangan haji merupakan bentuk tolong-menolong (ta'awun), sementara sebagian lainnya menilai praktik tersebut mengandung unsur riba yang diharamkan. Perbedaan tersebut terlihat jelas ketika dua lembaga keagamaan besar di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama melalui forum Bahtsul Masail, memberikan fatwa yang berbeda terkait keabsahan hukum pembiayaan haji tersebut. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui hukum pembiayaan dana talangan haji menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia; (2) Untuk mengetahui hukum pembiayaan dana talangan haji menurut keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama; dan (3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan hukum antara Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menilai praktik pembiayaan dana talangan haji. Kerangka teori penelitian ini menggunakan teori ijtihad, teori fatwa, dan teori perbandingan hukum. Teori ijtihad digunakan untuk memahami proses penetapan hukum atas isu kontemporer yang dilakukan kedua lembaga melalui metode istinbath yang melibatkan analisis dalil, akad, dan kaidah fikih. Teori fatwa menjelaskan otoritas penetapan hukum dan prinsip syariah dalam menilai akad qardh dan ijārah. Teori perbandingan hukum mengidentifikasi persamaan dan perbedaan metodologi dasar argumentasi, dan implikasi hukum dari kedua lembaga dalam praktik dana talangan haji. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif melalui studi pustaka terhadap Fatwa DSN-MUI No. 29/2002, Fatwa MUI No. 004/2020, dan keputusan Bahtsul Masail NU 2012. Dalam metodologinya MUI menggunakan metode bayani, ta'lili, dan maslahah mursalah, sedangkan NU menggunakan qouli, ilhaqi, manhaji dengan prinsip ihtiyath dan saddu dzari'ah. Analisis ini menguraikan nash, kaidah fikih, serta argumentasi kedua lembaga, yang kemudian dibandingkan untuk menilai relevansi terhadap prinsip istithā'ah dan larangan riba. Hasil penelitian menunjukkan: (1) MUI membolehkan pembiayaan dana talangan haji dengan akad qardh dan ijārah, selama tidak mengandung unsur riba dan calon jamaah haji mampu untuk melunasinya; (2) NU mengharamkannya karena penggabungan qardh dan ijārah dianggap tidak terlepas dari riba dan bertentangan dengan prinsip istithā'ah; (3) Keduanya sama-sama bertujuan menjaga kemaslahatan umat, namun berbeda pendekatan MUI menggunakan maslahah mursalah dan taysir memberikan kelonggaran dengan syarat calon haji dapat melunasinya, sedangkan NU menerapkan saddu dzari'ah dan ihtiyath yang lebih berhati-hati sehingga menolak celah praktik yang berpotensi riba dan melanggar prinsip istithā'ah.

Actions (login required)

View Item