Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dihubungkan dengan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Darwiansyah, Mochammad Afief (2026) Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dihubungkan dengan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (85kB) | Preview
	Text (PLAGIARISM) 3_plagiarism.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (236kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (58kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan masih menjadi permasalahan kompleks di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Meskipun telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun praktik perdagangan orang masih terus terjadi dengan modus yang semakin beragam. Hal ini terbukti dengan data penanganan kasus TPPO di Polda Metro Jaya periode 2019–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, yang mengindikasikan bahwa kejahatan ini bersifat kompleks dan berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Metro Jaya, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut, serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori pemidanaan. Berdasarkan teori tersebut, penulis dapat melihat dan memahami sebab-sebab, faktor-faktor, dan hambatan yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang serta efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis yang bersumber dari data primer hasil wawancara dan observasi di Polda Metro Jaya, serta data sekunder dari peraturan hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Polda Metro Jaya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke penuntutan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus, kesulitan pembuktian unsur eksploitasi, rendahnya partisipasi korban dalam proses hukum, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Untuk mengatasi kendala tersebut, Polda Metro Jaya melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar instansi terkait, serta peningkatan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan dan komitmen berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Actions (login required)

View Item