Rekognisi sosio historis kewenangan pengawasan BPD dalam pemerintahan desa menurut undang-undang desa perspektif siyasah dusturiyah

Listiani Putri, Zulfa and Rizal, Lutfi Fahrul and Amin, Muhammad (2025) Rekognisi sosio historis kewenangan pengawasan BPD dalam pemerintahan desa menurut undang-undang desa perspektif siyasah dusturiyah. Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, 7 (2). pp. 755-776. ISSN 2715-5420

Preview

Text Jurnal_zulfa listiani.pdf Download (326kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menganalisis legitimasi dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kerangka otonomi desa dengan menautkan evolusi historis, ruh musyawarah, dan kaidah dar'u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalb al-maâshâl. BPD dipahami sebagai hasil negosiasi adat-negara yang berevolusi dari rembug desa pra-penjajahan yang organik dan inklusif, melemah sebagai rapat subordinat kolonial, diformalkan sebagai LMD pasca kemerdekaan, hingga menjadi BPD modern (UU 22/1999 dan UU 6/2014) yang secara normatif berfungsi sebagai penyeimbang eksekutif namun faktual rentan patronase dan birokratisasi, sehingga pengawasan sering bersifat simbolis dan kurang inklusif terhadap perempuan dan pemuda. Dengan pendekatan yuridis normatif dan sosio-historis, penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah sebagai ruh legitimasi bergeser dari legitimasi endogen-adat berbasis gotong royong ke legitimasi vertikal-regulatif yang rapuh, mengakibatkan lunturnya kearifan lokal dan pelemahan fungsi pengawasan BPD; padahal, kaidah dar'u al mafâsid menuntut musyawarah sebagai mekanisme etis pencegahan mudarat (misalnya korupsi dana desa) yang seharusnya menjadi filter utama dalam setiap keputusan desa. Temuan ini mengarah pada rekomendasi rekonstruksi normatif dan revitalisasi musyawarah deliberatif yang inklusif, transparan, dan berbasis kearifan lokal agar BPD kembali efektif sebagai pengawas dan penjaga harmoni desa yang selaras dengan prinsip good governance dan maqâshid syarî'ah.

Actions (login required)

View Item