Sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif undang-undang nomor 12 tahun 2022 dan qanun aceh nomor 6 tahun 2014

Gemilang, Andika Surya (2026) Sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif undang-undang nomor 12 tahun 2022 dan qanun aceh nomor 6 tahun 2014. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_Cover.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text 2_Abstrak.pdf Download (243kB) | Preview
Preview	Text 3_Lembar Pernyataan.pdf Download (793kB) | Preview
Preview	Text 4_Daftas Isi.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text 5_BAB I.pdf Download (366kB) | Preview
	Text 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text 7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB) | Request a copy
	Text 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) | Request a copy
	Text 9_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy
	Text 10_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana yang terjadi di masyarakat sangat beragam, salah satunya adalah tindak pidana kesopanan atau tindakan asusila, termasuk di dalamnya pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindak pidana serius karena melanggar hak asasi manusia, tidak hanya dapat meninggalkan jejak atau bekas pada fisik, tetapi juga merendahkan martabat korban dan dapat mempengaruhi kondisi psikis yang mendalam pada korban. Selain itu, korban sering kali enggan melaporkan kejadian tersebut karena rasa takut, malu, atau khawatir akan stigma dari lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk; 1.) Mengetahui penjelasan terkait sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. 2.) Mengetahui penjelasan terkait sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. 3.) Mengetahui analisis komparatif mengenai perbedaan sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran dalam konsep teori negara hukum untuk mengkaji kesesuaian pengaturan pelecehan seksual dalam peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kepastian hukum. Selanjutnya, teori hukum pidana positif serta teori hukum pidana Islam digunakan untuk melihat dasar penjatuhan sanksi, tujuan pemidanaan, serta pendekatan hukum yang digunakan dalam masing-masing sistem. Kerangka ini membantu penulis dalam menganalisis perbedaan struktur sanksi serta landasan filosofis dari masing-masing regulasi yang dikaji. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif dan teknik analisis data kualitatif normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan mengandalkan sumber primer berupa kedua regulasi tersebut, serta sumber sekunder dan tersier dari literatur hukum dan referensi ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pengaturan sanksi pidana antara kedua regulasi. 1) UU TPKS membedakan pelecehan seksual nonfisik (Pasal 5) dengan ancaman pidana penjara hingga 9 bulan atau denda Rp10 juta, dan pelecehan seksual fisik (Pasal 6) dengan ancaman hingga 12 tahun penjara atau denda Rp300 juta. 2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tidak membedakan bentuk fisik dan nonfisik, tetapi berdasarkan kondisi korban. Pasal 46 mengatur sanksi uqubat ta’zir bagi korban dewasa berupa cambuk maksimal 45 kali, denda 450 gram emas, atau penjara hingga 45 bulan, sedangkan Pasal 47 menetapkan sanksi dua kali lebih berat jika korban adalah anak. 3) Perbedaan ini menunjukkan pendekatan yang berbeda, yaitu UU TPKS berbasis hak asasi manusia, sementara Qanun Jinayat berlandaskan nilai-nilai syariat Islam yang normatif-religius

Actions (login required)

View Item