Sanksi pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam undang-undang perlindungan anak no. 17 tahun 2016 dan undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 Malaysia

Pratiwi, Amylia Eka (2026) Sanksi pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam undang-undang perlindungan anak no. 17 tahun 2016 dan undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 Malaysia. Sarjana thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (Cover) COVER.pdf - Cover Image Download (128kB)
Preview	Text (Abstrak) ABSTARAK.pdf - Other Download (143kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Penyataan amylia (1).pdf Download (627kB) | Preview
Preview	Text (Keterangan bebas plagiarism) LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (Daftar isi) daftar isi.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (BABY I) BAB I.pdf Download (322kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) | Request a copy
	Text (BABY IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) | Request a copy

Abstract

Pelecehan seksual terhdap anak adalah bentuk penganiayaan oleh orang dewasa, yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual yang bisa dilakukan secara fisik seperti menyentuh bagian privasi anak ataupun non-fisik seperti rayuan dan ancaman, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) faktor yang melatar belakangi peraturan sanksi pidana pelecehan seksual pada anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia; 2) bahan hukum dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia mengenai sanksi pidana pelecehan seksual pada anak;3) Bagaimana dampak dan implikasi penerapan sanksi dalam dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 di Malaysia. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan, Teori tujuan hukum dan teori perlindungan anak. Teori pemidanaan dipakai untuk menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan kepda pelaku kejahatan seksual terhdap anak. Teori tujuan hukum didasarkan pada tiga nilai utama yang saling berkaitan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Teori perlindungan anak membantu memahami bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan dapat memberikan perlindungan hukum yang terjamin dan terlindungi bagi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif. Data dikumpulkan melalaui literatur undang-undang, buku-buku, serta menggunakan sumber nasional dan jurnal internasional mengenai sanksi pidana pelecehan seksual terhadap anak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Indonesia dan Malaysia sama-sama membentuk regulasi perlindungan anak sebagai respon atas meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Indonesia memperbarui UU No. 35 Tahun 2014 menjadi UU No. 17 Tahun 2016 karena sanksi sebelumnya dinilai belum memberikan efek jera, sedangkan Malaysia membentuk UU Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang dipicu kasus Richard Huckle pada 2016 dan maraknya kejahatan seksual melalui media digital; 2) Indonesia menetapkan penjara 5–15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar, ditambah 1/3 hukuman bagi pelaku yang mempunyai kuasa. Malaysia membedakan pelecehan fisik (penjara maksimal 20 tahun dan cambuk) dan non-fisik (penjara hingga 10 tahun atau denda 20.000 ringgit), dengan tambahan hukuman serupa bagi pelaku berkuasa, menjadikan Malaysia relatif lebih tegas melalui penerapan hukuman cambuk; 3) Malaysia dinilai lebih relevan sebab berhasil meningkatkan penuntutan secara signifikan dan perlindungan korban yang lebih luas, termasuk kejahatan seksual digital, dibandingkan Indonesia yang masih terkendala kontroversi kebiri kimia dan ketimpangan rehabilitasi.

Actions (login required)

View Item